DPRD Bali Usulkan UNBK Dilaksanakan Semi-online

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Komisi IV DPRD Provinsi Bali melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, di Jakarta, Senin (13/2). Salah satu yang disampaikan dalam konsultasi tersebut adalah usulan agar pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dilaksanakan dengan sistem semi-online.

Konsultasi ini dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, didampingi anggota Komisi IV beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Dalam konsultasi tersebut, Parta bersama rombongan diterima di Gedung E Lantai 2 Balitbang Kemendikbud RI oleh Kabag Pelaksanaan UN Kemendikbud Didik Pujihadi, Kabag Puspendik Eviana Hikamudin, dan Kabag Keuangan Neneng Trisnaningsih.

Konsultasi ini dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Bali, mengingat pelaksanaan UNBK akan serentak digelar pada tahun 2017 ini. Adapun dari data yang ada, jumlah SMK/ SMA yang akan melaksanakan UNBK di Provinsi Bali sebanyak 157 sekolah. Namun, terdapat 57 sekolah yang belum siap dan masih meminjam atau melaksanakan UNBK di sekolah lain atau dengan sistem Disorsing.

"Pelaksanaan UNKB ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan obyektivitas dalam pelaksanaan UN dengan hasil yang lebih terukur dan untuk meningkatkan kompetensi siswa," papar Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, saat dikonfirmasi usai konsultasi tersebut.

Politisi PDIP asal Gianyar itu mengusulkan, agar pelaksanaan UNBK dilakukan dengan sistem semi-online. Artinya, soal-soal yang sudah disediakan ditransfer dan disimpan ke semua server sekolah dengan menggunakan token kunci. Lantas pada saat ujian dimulai, baru diberikan token kunci oleh Kemendikbud agar soal itu bisa disimpan di komputer untuk selanjutnya dijawab.

"Jadi tidak sepenuhnya online. Sehingga sistem ini tidak terganggu oleh sinyal atau internet. Dan apabila sudah selesai, maka jawaban yang ada baru kembali dikirim ke server pusat,” beber Parta.

"Jadi sistem semi-online ini lebih efektif dan lebih ringan dari segi pembiayaan juga," imbuh Parta, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali.

Untuk ke depan, kata dia, DPRD Provinsi Bali akan mengawal dalam pelaksanaan maupun penganggaran UNBK di Pulau Dewata. "Dengan demikian, ke depan semua sekolah sudah siap dalam pelaksanaan dari segi SDM maupun peralatan. Itu semua untuk memajukan sistem pendidikan di Provinsi Bali," pungkas Parta.san/aga

• TAGS:
• Denpasar