Anom Gumanti Pimpin Rapat Paripurna DPRD Badung Bahas Raperda APBD Badung 2025

DPRD Kabupaten Badung Gelar Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Pertama. sumber foto : ist/SD

Badung, suaradewata.com - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Pertama di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu, (09/10/2024).

Rapat Paripurna langsung dipimpin oleh  Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, yang membahas penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang APBD Badung Tahun Anggaran 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan, bahwa APBD 2025 baru dirancang, yang masih asumsi dari angka-angka. Meski demikian, disebutkan ada tiga unsur dalam APBD itu, yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

"Kalau kita tarik ke belakang, APBD Badung dua tahun ke belakang itu khan surplus. Nah, mungkin di tahun 2025 ini dipasang lebih kecil dari tahun perubahan 2024," kata Anom Gumanti kepada awak media. 

Meski demikian, lanjutnya hal tersebut menunjukkan kehatian-hatian dari Dinas atau OPD terkait merancang program-program yang akan dijalankan.

"Jadi, rancangan baru ini di Dewan baru masuk, nanti kita akan bahas. Kalau memang itu sifatnya realistis, yang terpenting bagi kami sebagai parameter adalah Satu, kebutuhan dasar, apakah sudah dilaksanakan. Dua, biaya mandatori, seperti pendidikan kesehatan, dari biaya mandatori yang dipasang," paparnya.

Selanjutnya, terakhir dijelaskan tentang adanya program-program yang berskala prioritas yang harus diutamakan, terutama infrastruktur. Mengingat, Kabupaten Badung memiliki 4 hal krusial yang harus segera diselesaikan meliputi masalah kemacetan, sampah, masalah air dan pariwisata, yang harus tetap eksis di Badung. 

Mengenai asumsi dari Pendapatan Daerah tahun 2025, Anom Gumanti menyebutkan pihak eksekutif yang merancang APBD, yang nantinya akan dibahas lebih dalam lagi tentang dasar, dalam penetapan APBD ini.

"Satu hal yang perlu saya sampaikan buat teman-teman, tidak satu orang pun bisa memprediksi bagaimana pariwisata kita ke depan, karena kan pariwisata kita tentang dengan isu dan lain sebagainya," ungkapnya. 

Bahkan, pihaknya harus memang mencermati dengan hati-hati dalam pengalokasian anggaran, yang nantinya bisa dilihat, setelah pembahasan. Mengenai kemungkinan hibah diverifikasi ulang, lanjutnya hal itu berarti ada yang akan tidak cair dan masih asumsi dari angka-angka. 

Meski demikian, Anom Gumanti berkeyakinan dan optimis, bahwa pihak OPD terkait masih bisa mencapai target Rp 12 Trilyun, lantaran bulan masih berjalan dan akhir tahun belum sampai. 

Untuk itu, diberikan kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman di sektor Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk bekerja lebih maksimal lagi. 

"Astungkara, ini bisa terwujud, sehingga semuanya bisa terbiayai. Jika nanti misalnya prediksi itu benar dan Pendapatan Daerah jauh dibawah target, pihak eksekutif masih harus berkonsultasi dengan Dewan," urainya.

Meski demikian, lanjutnya anggaran buat upakara tidak mungkin bisa ditunda dan hal lain-lainnya tidak dikomentari. 

"Mari kita lihat, optimis dulu demi rakyat Badung, karena semua program ini untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat badung, demi kesejahteraan masyarakat Badung," tandasnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa menyampaikan, bahwa sebelum tahun 2025, pihaknya melaksanakan pembahasan Raperda APBD tahun 2025, yang dalam kapasitas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah, seperti Bupati Badung telah disampaikan penjelasan terhadap rancangan APBD 2025.

Selanjutnya, pihaknya memohon kepada Dewan Terhormat, untuk membahas secara rinci lebih lanjut. Nantinya, diharapkan mendapatkan persetujuan bersama DPRD Badung, yang kemudian Raperda APBD 2025 itu ditetapkan secara bersama-sama dengan DPRD Badung.

Bahkan, pihaknya harus berpikir realitas, bahwa APBD 2025 dirancang lebih rendah dibandingkan APBD Perubahan 2024 atau nilainya turun.

"Kami harus merancang anggaran yang sifatnya asumsi yang cenderung kita optimis kita dapat capai. Karena asumsi kami, walaupun sifatnya sementara untuk APBD tahun 2024 Perubahan yang kita rancang Rp 12 Triliun lebih, tampaknya walaupun ini sifatnya asumsi sementara, target kita kemungkinan tidak bisa kita capai sesuai dengan asumsi awal, khan demikian," kata Ketut Suiasa.

Jika hal tersebut tidak dirancang lebih realistis pada ahun 2025 nanti, tentunya struktur APBD Badung akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan dan juga pelaksanaan orientasi kegiatan pembangunan masyarakat di kabupaten Badung.

"Karena anggaran yang lebih realistis itu akan dapat mendapat stabilitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal," pungkasnya.rls/ang/adn

• TAGS:
• Raperda
• APBD
• Badung