Proyek Caplok Sungai, Parta Sebut Balai Wilayah Sungai Penida Tak Tegas 

Proyek penyenderan sungai Petanu oleh PT. Bina Raya Perkasa dikhawatirkan akan mengubah aliran sungai dan mengancam tanah warga. sumber : ist

Gianyar, suaradewata.com - Daerah Aliran SungaI (DAS) Petanu trrancam mengalami penyempitan akibat proyek senderan bantaran sungai. Proyek tersebut mengancam keberadaan tanah warga karena dianggap mengambil badan dan palung sungai yang bisa menyebabkan perubahan aliran sungai.

Terkait kondisi tersebut, Balai Wilayah Sungai Bali - Penida telah memberikan teguran terhadap kuasa proyek tersebut, yakni PT. Bina Raya Perkasa. Berdasarkan Hasil Kunjungan Lapangan Tim Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air BWS Bali-Penida, ditemukan bahwa kegiatan konstruksi berupa revetment batu armor yang masuk ke badan air Tukad Petanu DAS Petanu. 

Saat di lapangan Tim Rekomtek Bidang Sumber Daya Air BWS Bali-Penida mengambil titik koordinat konstruksi, dan dilakukan pengukuran didapatkan bahwa dari titik tersebut terdapat pasangan batu kali yang sudah terbangun menjorok ke badan sungai ±5,7 meter dan panjang ±16,7 meter. 

Begitu juga setelah dilakukan pengecekan pada google earth didapatkan bahwa titik awal konstruksi yang ditembak oleh Tim Rekomtek Bidang Sumber Daya Air BWS Bali-Penida tersebut tidak termasuk dalam izin yang sudah terbit. 

Sementara, anggota DPR RI I Nyoman Parta, Selasa (14/5) mengaku dapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pembangunan kontruksi berlokasi di Daerah Aliran Sungai Petanu, Sukawati, Gianyar yang dilakukan oleh PT. Bina Raya Perkasa. 

Menurut pihak BWS Bali - Penida pembangunan kontruksi tersebut bahkan telah mengambil atau mempersempit badan, palung dan aliran sungai 5,7 meter dan Panjang 16,7 meter. 

"Sayangnnya sikap BWS Bali - Penida tidak tegas Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Bali Wilayah Bali Sungai Bali - Penida, agar segera menindaklanjuti, laporan masyarakat ini dan posisi sungai dikembalikan seperti semula," ujar Parta. 

Bahkan pihaknya juga telah melaporkan hal ini ke komisi V DPR RI. "Saya juga telah meneruskan surat laporan masyarakat ke Komisi V DPR RI yang membidangi, persilahkan tersebut untuk di tindak lanjuti," tandasnya. gus/adn

• TAGS: