Komisi IV DPRD Tabanan Soroti Krisis Pendidikan, Tunjangan Kepala Sekolah Dinilai Tak Layak

Komisi IV DPRD Tabanan Soroti Krisis Pendidikan, Tunjangan Kepala Sekolah Dinilai Tak Layak

Tabanan, suaradewata.com – Sektor pendidikan kembali menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Tabanan yang digelar Selasa (8/4/2025). Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih menghantui dunia pendidikan di Gumi Lumbung Beras Bali.

Dalam rapat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2024 itu, Wastana menyebutkan bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pembangunan karakter siswa masih jauh dari harapan.

“Tabanan memiliki 322 SD dan 39 SMP. Namun dari hasil kunjungan lapangan, kami menemukan banyak sekolah yang rusak. Ada yang rusak ringan, sedang, bahkan berat,” ungkapnya.

Ia mencontohkan salah satu kasus di mana hujan deras menyebabkan atap sekolah bocor dan runtuh, memaksa kegiatan belajar dihentikan. Menurutnya, kondisi seperti ini tidak boleh hanya sekadar dicatat sebagai rekomendasi tahunan, tetapi perlu penanganan konkret dan cepat.

Lebih jauh, Wastana juga menyoroti rendahnya tunjangan kepala sekolah yang dinilainya tidak manusiawi. “Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah bisa maksimal bekerja jika tunjangannya hanya Rp150 ribu per bulan? Ini sangat tidak layak,” katanya tegas.

Ia juga menyinggung implementasi pendidikan gratis yang dianggap belum sepenuhnya terealisasi, apalagi sejak kewenangan SMA beralih ke pemerintah provinsi. Wastana menilai, jika pemerintah mampu menjamin layanan kesehatan gratis, maka seharusnya pendidikan gratis pun bisa diwujudkan secara menyeluruh.

Tak kalah serius, Wastana menyoroti kasus pelecehan seksual terhadap siswa yang terjadi di salah satu sekolah. Hal ini, kata dia, menjadi cermin lemahnya pendidikan karakter. “Pendidikan moral dan mental siswa harus diperkuat sejak dini. Ini bukan sekadar soal akademik, tetapi pembentukan SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengakui bahwa kondisi infrastruktur pendidikan memang menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan data, masih ada 13 SD dan 4 SMP yang belum memiliki ruang kelas memadai.

Sebagai langkah darurat, Dinas Pendidikan telah melakukan efisiensi ruang, seperti mengubah ruang guru menjadi ruang belajar atau membagi satu kelas menjadi dua. Tak hanya itu, sebanyak 26 proposal bantuan keuangan khusus telah diajukan ke tingkat provinsi untuk rencana pembangunan pada 2026.

“Tahun ini kami maksimalkan penggunaan ruang yang ada sambil menunggu realisasi bantuan. Kita tidak tinggal diam,” kata Darma Utama.

Terkait tunjangan kepala sekolah, ia membenarkan bahwa rendahnya insentif berdampak pada minimnya minat guru untuk menjabat kepala sekolah. Dua tahun lalu, pihaknya telah mengusulkan peningkatan tunjangan, masing-masing menjadi Rp500 ribu untuk SD dan Rp750 ribu untuk SMP.

“Meskipun belum ideal, setidaknya ada peningkatan. Dan ini terus kami perjuangkan agar guru memiliki motivasi lebih untuk mengemban jabatan strategis tersebut,” jelasnya.

Soal pendidikan karakter, ia menyatakan bahwa pihaknya kini tengah memperkuat program “Bijak Digital” sebagai bagian dari pendidikan moral yang diintegrasikan ke dalam kurikulum. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi muda Tabanan yang tangguh dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. ayu/yok

• TAGS:
• Dprd Tabanan
• Tunjangan
• Kepala Sekolah