Pansus Ranperda Desa Adat Diingatkan Soal Sampah dan Keamanan Pura

istimewa

Denpasar, suaradewata.com - Aspirasi dan masukan terhadap penyusunan rancangan perda atau ranperda desa adat yang dikebut panitia khusus (pansus) di DPRD Bali terus bermunculan. Kemarin, giliran Aliansi Bali Dwipa Jaya yang memberikan masukan ke Pansus Ranperda Desa Adat yang diketuai I Nyoman Parta.

Dalam beberapa masukan yang disampaikan ke pihak pansus, aliansi ini mempertajam soal kebersihan lingkungan dan penanganan sampah. Serta bidang keamanan pura. Seperti diungkapkan Ketut Putra Bagawatra dari Aliansi Bali Dwipa Jaya usai melakukan audiensi dengan Pansus Ranperda Desa Adat. Menurutnya, masalah lingkungan, khususnya sampah, merupakan masalah yang vital. Sampah itu lebih banyak di lingkungan desa adat dan tidak bisa di atasi. Sehingga perlu diatur dalam Ranperda Desa Adat. Golnya, nanti ada juru resik dan pengelolaan sampah terpadu di desa adat.

Dengan adanya juru resik maupun pengelolaan sampah terpadu itu, persoalan sampah tidak hanya diselesaikan dengan membawanya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Sehingga tidak membebani TPA lagi. Karena sampah yang organik bisa diolah menjadi kompos. Sampah plastik maupun nonplastik bisa dikelola teman-teman di pengelolaan sampah.

Selain sampah dan masalah lingkungan, hal lainnya yang penting diakomodasi dalam ranperda desa adat menyangkut soal keamanan pura. Sebab, berkaca dari peristiwa beberapa tahun terakhir, pura kerap menjadi sasaran aksi pencurian pratima. Kami ingin ada pengadaan CCTV di lingkungan desa prakaman atau desa adat. Tapi, sejatinya hal ini sudah diperjuangkan pihak DPRD provinsi dalam ranperda ini. Hanya terkendala pada teknis. Kendala teknis itu menyangkut pengadaan, tergantung desa adat bersedia membeli CCTV atau tidak. Di sisi lain pemanfaatan CCTV sebagai sarana penunjang keamanan pura sangat penting. Khususnya untuk menghindari terjadinya pencurian pratima. Karena selama ini sulit diungkap. Pelakunya sulit ditangkap. Dengan adanya CCTV setidaknya akan sangat membantu.Terkait masukan soal penanganan sampah dan masalah lingkungan yang disampaikan aliansi tersebut, Parta menilainya secara positif.

Apalagi, selama ini, kata dia, penanganan sampah memerlukan mobilitas transportasi yang banyak. Sehingga berbuntut pada biaya yang tinggi. Namun, jika persoalan sampah bisa diselesaikan di tingkat desa adat, tentu penanganan sampah akan lebih efisien dan efektif. Tidak butuh biaya besar dan lahan yang luas. Ini ide yang bagus, dan soal sanksi bagi yang melanggar, di tiap awig-awig atau perarem pasti ada sanksi bagi mereka yang tidak taat. Bagaimana soal keamanan pura yang perlu dilengkapi CCTV? Diakuinya, memang ada permohonan seperti itu. Namun pihaknya sejauh ini baru sebatas menerima masukan tersebut. karena menyangkut anggaran. Kalau APBD tidak cukup, kita anggarkan. Kalaupun tidak, desa adat dengan LPD-nya bisa menganggarkan.rls/gus

• TAGS:
• DPRD Bali