Kebijakan Jokowi Pro Rakyat Kecil

google

Opini,suaradewata.com - Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau lebih dikenal dengan sebutan Jokowi merupakan orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di Indonesia, sangat tepat jika disebut sebagai presiden pro rakyat. Karena hampir seluruh program kerjanya berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Tulisan ini tidak ditujukan untuk melebih-lebihkan keberhasilan Jokowi, namun hanya ingin memberi apresiasi secara nyata terkait beberapa gagasan, program dan hasil kerja pemerintah Jokowi, baik yang sedang atau akan dilaksanakan bersama dengan jajarannya dalam masa kerja periode 2014 s.d. 2019.

Pada awal masa pemerintahannya, Jokowi banyak mengalami kendala dan tantangan. Beberapa faktor kendala tersebut diantaranya adalah beliau merupakan seorang sipil yang jujur dan sederhana serta tipe pemimpin yang tidak suka menebar janji, lebih tepatnya sedikit bicara dan banyak bekerja. Lalu partai pengusungnya yakni PDIP hanya mendapatkan 105 dari 560 kursi di DPR. Jumlah kursi yang sedikit itu, mengharuskan Jokowi untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Selanjutnya, Jokowi bukanlah ketua partai politik yang memimpin partai seperti presiden sebelumnya, sehingga ruang gerak Jokowi dalam mengambil sikap politik terkesan terbatas.

Dalam perjalanannya, beberapa partai politik kemudian bergabung ke pemerintahan Jokowi. Padahal Parpol itu sebelumnya menjadi oposisi Jokowi dalam Pilpres tahun 2014. Perlahan namun pasti, Jokowi ternyata mampu mengelola pemerintahannya dan menunjukkan prestasi serta kinerja yang cukup memuaskan masyarakat Indonesia. Kepuasan masyarakat itu dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga seperti CSIS, SMRC, Indikator Politik dan lain-lain. Setiap lembaga survei tersebut menunjukkan data tingkat kepuasan masyarakat mengalami peningkatan pada angka sekitar 66,5% s.d. 68%. Kepercayaan publik terhadap kinerja Jokowi tentu sangat penting baginya untuk meneruskan langkah dan mewujudkan program Nawa Cita.

Program peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama Jokowi yang meliputi banyak aspek, seperti kesehatan, pangan, investasi, reformasi birokrasi dan perundangan, infrastruktur, maritim, desa, pendidikan, industri dan energi, hutan dan lingkungan serta toleransi dan keberagaman. Salah satu program yang dicanangkan dalam pemerintahan Jokowi adalah dana kelurahan yang bertujuan untuk membantu rakyat. Dengan adanya dana kelurahan, para lurah bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing. Selama ini pemerintah hanya mengalokasikan dana desa sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan pada tingkat kelurahan. Mengenai payung hukum dana kelurahan, Jokowi menyatakan akan menggunakan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, Jokowi masih menunggu keputusan DPR sebelum memastikan betul mekanisme pencairan dana kelurahan.

Di sisi lain, Cawapres nomor urut 02 yakni Sandiaga Uno menduga adanya muatan politis dibalik alokasi dana kelurahan tersebut. Selaras dengan Sandiaga, Wakil Ketua DPR yang juga kader Gerindra yakni Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah menganggarkan dana kelurahan. Fadli menilai ada yang aneh ketika dana kelurahan baru dicairkan pada tahun politik.

Selain itu, terkait netizen yang mengkritisi program DP 0% untuk perumahan ASN dan TNI-POLRI yang menilai bahwa Jokowi lalai karena tidak mendahulukan korban bencana yang masih belum diketahui nasibnya merupakan sebuah kritik tanpa dasar. Karena pemerintah selalu memberikan bantuan secara cepat dan tanggap terhadap setiap bencana yang terjadi di negeri ini, bahkan bantuan tersebut terus diberikan hingga wilayah yang mengalami bencana mampu pulih kembali seperti yang terjadi di Lombok, NTB dan Donggala, Palu.

Dalam sudut pandang ini, sebagai rakyat kita seharusnya paham bahwa jika ingin menyampaikan kritik terkait suatu hal, seharusnya berbasis data dan dapat memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan kebijakan atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Bukan malah memberikan kritik yang sifatnya menjatuhkan pihak lain, khususnya pemerintah yang telah berusaha mensejahterakan masyarakat.

Oleh :  Imadudin Aziz (Mahasiswa Ekonomi Universitas Mercubuana)

• TAGS:
• Nusantara