Begini Tuntutan Wartawan NTT di Bali Terkait Pernyataan Mendikbud

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com- Puluhan wartawan asal NTT yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis (PENA) NTT - Bali, menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi di Denpasar, Rabu (6/12/2017). 

Aksi tersebut merupakan protes terhadap pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy. Pernyataan tersebut dimuat sejumlah media online dan cetak nasional beberapa hari lalu. 

Mendikbud dalam pernyataannya, membeberkan laporan Program for International Students Assesement (PISA) saat pertemuan di UNESCO November lalu. Survei PISA menyebutkan bahwa kualitas pendidikan RI masuk ranking paling bawah. 

Terkait hal itu, Mendikbud menyebut jika sample dari survei itu adalah siswa-siswi asal NTT. "Saya kwatir yang dijadikan sample Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT semua," kata Muhadjir.

Pernyataan Muhadjir ini pun memantik reaksi keras sejumlah elemen masyarakat NTT, termasuk PENA NTT di Bali. 

Dalam aksi yang didukung perwakilan mahasiswa asal NTT dari berbagai kampus di Pulau Dewata itu, massa mengecam pernyataan Mendikbud, karena seolah - olah NTT adalah biang kerok rendahnya mutu pendidikan di Tanah Air. 

"Kami melakukan aksi bukan karena kami menyangkal bahwa kualitas pendidikan NTT rendah. Yang kami sesalkan adalah Menteri Pendidikan mempertegas bahwa kualitas pendidik di NTT menjadi penyebab runtuhnya peringkat kualitas pendidikan di Indonesia. NTT jadi kambing hitam. Kita akhirnya bertanya, siapa yang salah di sini," ujar Koordinator PENA NTT Emanuel Dewata Oja, saat berorasi dalam aksi ini. 

Sebagai warga NTT, ia mengaku tersinggung dengan statemen Mendikbud ini. "Kami meminta Pak Menteri mengklarifikasi pernyataannya,"  tegas Emanuel. 

Sementara itu salah satu wartawan koran nasional Arnold Dhae, mengatakan, dalam tiga hari terakhir warga NTT, patut marah. 

"Saat berita ini menyebar, para guru di NTT bersedih, para siswa di NTT ikut menangis. Mereka tersinggung. Mereka marah. Selama ini ternyata di mata seorang Menteri Pendidikan, warga NTT itu jadi kelas dua. Bahwa survei di NTT itu menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah karena siswa-siswi di NTT. Karena Sang Menteri berasumsi bahwa survei itu dilakukan di NTT," ujarnya, dengan suara tinggi. 

Ia mengaku aksi akan terus dilakukan sepanjang Mendikbud belum melakukan klarifikasi dan memberikan penjelasan dan terutama apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kualitas pendidikan di NTT. 

"Siapa yang peduli dengan gaji guru di NTT? Siapa yang merasa resah dengan sarana pendidikan di NTT? Gedung yang tidak layak, akses listrik yang tidak ada, akses internet yang lelet. Pernyataan Mendikbud telah melukai hati orang NTT, bukan hanya ada di NTT, tetapi melukai hari orang NTT yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia," tegas Arnold. 

Ia pun meminta Presiden Jokowi, untuk mengevaluasi kinerja Mendikbud. Jika perlu, Presiden Jokowi harus berani memecat Muhadjir Effendy dari jabatannya. 

"Presiden Jokowi harus evaluasi kinerja menterinya. Jika perlu copot," tegas Arnold. 

Sedangkan Koordinator Aksi, San Edison, menjelaskan, aksi ini dilakukan sebagai reaksi atas pernyataan tidak patut yang dilontarkan Mendikbud. 

Dikatakan, sebagai seorang Menteri, apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy telah keliru membuat pernyataan yang justru dipersepsikan bersayap. 

"Dari pernyataannya, Pak Menteri dapat dipastikan bicara tanpa data dan fakta. Selain itu, Pak Menteri juga seolah - olah mengambinghitamkan NTT terkait buruknya mutu pendidikan Indonesia dibandingkan negara lainnya di dunia. Ini pernyataan yang sesat," kata San Edison. 

Ia tak menampik, secara umum kualitas pendidikan di NTT memang masih jauh dari harapan. 

"Tetapi menyatakan seolah-olah bobroknya mutu pendidikan di Indonesia karena mutu pendidikan di NTT yang rendah, adalah sebuah kesalahan. Benar bahwa mutu pendidikan di NTT rendah, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut? Bukankah Pak Menteri yang bertanggungjawab atas hal tersebut?" berang San Edison. 

Ia pun mendesak Mendikbud, untuk mengklarifikasi pernyataannya sekaligus menyampaikan permohonan maaf. 

"Kalau tidak, kami mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Muhadjir Effendy dari jabatannya," tandas San Edison, yang juga jurnalis senior di Bali. Seperti disaksikan, aksi yang berlangsung sekitar 30 menit ini berjalan lancar dan tertib. Usai berorasi, massa yang juga membawa sejumlah poster, membubarkan diri dengan tertib.san/aga

• TAGS:
• Denpasar