Renungan HUT RI Ke-71, Kelompok Separatis OPM yang Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi

istimewa

Opini, suaradewata.com – Negara Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaannya ke 71 tahun. Masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua turut merayakannya dengan sukacita, tidak ada pembedaan semuanya dalam naungan NKRI. Dalam perayaan HUT RI tahun ini kita sebagai bangsa Indonesia juga merasa senang, karena gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), para tokohnya mempunyai kesadaran untuk merapat dan menyatakan bergabung di bawah naungan bendera Merah Putih, ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah.

Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah  tidak perlu dipertanyakan dan diutak-atik lagi. Hal tersebut diungkapkan Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee.  Sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam. Ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua  kebanyakan generasi muda untuk memelihara konflik di Tanah Papua.  Fakta sejarah menunjukkan keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak pelaksanaan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sayangnya, masih ada yang beranggapan bahwa Sumpah Pemuda tidak dihadiri pemuda Papua. Ini merupakan sesuatu kekeliruan, karena justru sebaliknya, para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda dari daerah lainnya. Ayah saya, Poreu Ohee adalah salah satu pemuda Papua yang hadir pada saat itu.  

Pengakuan Ramses sebagai tokoh pejuang Papua mengindikasikan salah satu kebenaran sejarah Papua yang memang bagian dari NKRI.   Adanya  pihak-pihak yang memutarbalikkan sejarah dan masih menyangkal kenyataan integrasi Papua ke dalam NKRI,  karena minimnya pemahaman sejarah mereka dan ada kepentingan atas hal tersebut. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberadaan negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga seharusnya disyukuri dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Papua.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya, PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan "New York Agreement" untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu.  Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa Papua bagian dari NKRI tidak dapat disangkal lagi.

Kita patut bersukur dan merasa bangga kepada pimpinan dan penempur (kombatan) OPM, pada peringatan HUT ke-71 Republik Indonesia yang berlangsung di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, yang selama ini dikenal sebagai markas pendukung Papua Merdeka, mereka  dengan kesadaran yang penuh,  kembali kepada pangkuan bumi pertiwi, diwarnai dengan pernyataan sikap dari ratusan mantan kombatan  OPM. Mereka yang tergabung dalam kelompok Yambi, Tingginambut dan  Mewuluk  secara tegas menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Pernyataan sikap dibacakan oleh mantan pentolan OPM Boni Telenggen, usai upacara perayaan kemerdekaan.  Kami menyatakan sikap akan selalu setia kepada NKRI, dan akan mendukung proses pembangunan yang kini sedang berlangsung di Puncak Jaya. Nantinya akan membujuk  pimpinan TPN-OPM Goliat Tabuni untuk bergabung kedalam NKRI.

Kembalinya ratusan anggota TPN-OPM itu merupakan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan karena mereka melihat bahwa pemerintah serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya. Setelah  bergabung kembali dengan NKRI, maka mereka akan membantu pemerintah dalam pembangunan di Puncak Jaya, serta akan mengajak anggotanya  yang lain untuk “turun gunung” bersama-sama membangun daerah Papua. Mereka menyatakan  terima kasih kepada pemerintah daerah dan Pusat karena pembangunan yang telah dilakukan dan  nantinya akan turut mendukung pembangunan serta  menjaga keamanan dengan masyarakat lainnya.  

Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo seusai mendengar pembacaan ikrar kepada wartawan mengatakan,  apresiasi yang tinggi atas kembalinya para anggota TPN/OPM ini, pemda siap membantu para mantan TPN/OPM sesuai kemampuan mereka.  Ada beberapa mantan OPM yang kini jadi pengusaha kayu dengan menggunakan mesin pemotong kayu atau chainsaw bantuan pemda.  Mari kita bangun Puncak Jaya bersama sama sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.   Pemerintah akan memberikan bantuan berupa rumah dan pekerjaan kepada mereka, dan bagi yang masih sekolah  akan difasilitasi untuk mendapat pendidikan yang layak, dan tentu akan dilibatkan dalam pembangunan daerah ini. Pemerintah akan terus melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk menunjukan kepada kelompok pimpinan TPN-OPM Goliat Tabuni bahwa pemerintah serius untuk membangun Kabupaten Puncak Jaya. Pembangunan akan terus kami lakukan supaya kelompok yang masih tidak sepaham dapat  melihat, dan kalau bisa mereka juga kembali ke NKRI.

Perjuangan kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia atau kelompok separatis OPM hanya pekerjaan sia-sia dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, lebih baik ikut dan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pernyataan  pentolan OPM Boni Telenggen dan rekan-rekannya kita patut apresiasi,  mengajak para mantan anggota  dan pimpinan TPN/OPM  yang belum bergabung untuk berhenti berteriak merdeka karena  saat ini kita  sudah merdeka 71 tahun bersama Indonesia. Sekarang waktunya bekerja  untuk membangun daerah, saatnya  anak-anak Papua dapat  belajar  dengan tenang  untuk masa depannya dan untuk kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan.  

Terobosan, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya patut kita acungi jempol sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh distrik dan kampung di Kabupaten Puncak Jaya, yang telah menganggarkan dana sebesar 100 milyar  dari APBD tahun 2016.  Pembangunan beberapa jalan, seperi jalur Distrik Gurage ke Tingginambut sepanjang 7 kilometer, yang menelan anggaran Rp 37 milyar, jalan menuju Distrik Meuluk sepanjang 6 kilometer menelan anggaran Rp 30 milyar dan jalan menuju Distrik Yamo, Distrik Yigodigme dan Distrik Torere daerah perbatasan, semuanya harus kita dukung.  Pembangunan jalan  yang di anggarakan pemerintah daerah ini  untuk keperluan masyarakat  di setiap distrik dan kampung agar  memudahkan mereka membawa hasil bumi ke kota  untuk dijual, sehingga ekonomi mereka dapat meningkat.  Selain untuk keperluan masyarakat sebenanrnya pembangunan jalan ini juga menghubungkan rumah dan bisnis kayu pimpinan TPN/OPM Goliat Tabuni, yang berarti selain untuk masyarakat pembangunan jalan ini juga untuk mereka yang saat ini masih menolak bergabung dengan NKRI.  

Oleh karenanya  kelompok-kelompok lainnya yang belum sepaham sebaiknya merapatkan diri untuk  membantu pemerintah daerah membangun Papua karena pembangunan itu sepenuhnya untuk masyarakat papua sendiri dan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Apabila ada LSM ataupun negara asing yang melakukan propaganda untuk  kemerdakaan Papua sebaiknya diacuhkan saja.  Untuk kelompok-kelompok tertentu  yang mengatasnamakan rakyat Papua  seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movemen West Papua (ULMWP), diharapkan menghentikan aksi menipu rakyat karena rakyat Papua sudah merdeka selama 71 Tahun seperti kemerdekaan Indonesia. Sekaranglah saatnya membangun Papua bersama masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lainnya, karena kita mempunyai SDA  yang sangat melimpah.    

Alfons Endom, S.Sos

Pemerhati Masalah Papua

• TAGS:
• OPINI
• INDONESIA
• NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
• NKRI
• PAPUA