Hibah Ringankan Beban Masyarakat

Denpasar, suaradewata.com - Dalam setiap tahun anggaran, Pemprov Bali menganggarkan khusus dana bantuan sosial dan hibah. Penganggaran tersebut, bukan tanpa alasan. Maklum saja, hibah ternyata sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, hibah juga ternyata meringankan beban masyarakat. Maka tidak berlebihan, ketika tersendatnya pencairan dana hibah pada tahun anggaran 2016 ini, banyak dikeluhkan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang telah mengajukan proposal dana hibah, baik yang langsung ke SKPD maupun difasilitasi oleh anggota DPRD Bali.

Keluhan masyarakat ini sebagaimana disampaikan ke anggota DPRD Provinsi Bali selama masa reses, pekan kemarin. "Memang ada banyak pertanyaan, kenapa sampai sekarang dana hibah belum dicairkan," tutur anggota DPRD Bali asal Dapil Gianyar Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, di Denpasar, Senin (27/6).

Selain mempertanyakan kepastian pencairan dana hibah, menurut Sekretaris Komisi II DPRD Bali itu, masyarakat juga banyak mengusulkan dana hibah. "Banyak yang minta hibah. Karena memang hibah itu meringankan beban masyarakat," papar Tjok Asmara.

Beberapa aspirasi yang diterimanya saat reses di Gianyar, seperti pengadaan baju hingga beberapa biaya untuk pengabenan. "Saya bilang, yang penting tujuannya membantu masyarakat kebanyakan, itu bisa. Misalnya saat pengabenan, itu kan sangat membantu masyarakat dan ringankan biaya," urai Tjok Asmara, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali.

Selain soal hibah, aspirasi lain yang diterimanya saat reses adalah terkait kasus demam berdarah (DBD) yang sangat mengkhawatirkanj di Kabupaten Gianyar. Salah satu pemicunya, karena banyak obat yang sudah tidak disuplai lagi. "Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," ucapnya.

Selanjutnya dalam reses kali ini, kata Tjok Asmara, mayoritas masyarakat Gianyar juga menghendaki agar program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dipertahankan. Selain karena sangat membantu, program JKBM juga dinilai lebih mudah dibandingkan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat mengharapkan program JKBM dipertahankan, karena lebih mudah, lebih meringkankan masyarakat. Sementara program JKN dinilai cukup susah. Belum bayar premi BPJS setiap bulan," pungkas Tjok Asmara, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gianyar.san

• TAGS:
• Denpasar