BPJS Membebankan, Masyarakat Harapkan JKBM Tak Dihapus

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com -Ketidakpuasan publik terhadap program layanan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), rupanya semakin parah. Soal pelayanan di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS misalnya, masyarakat memberi kesan bahwa pemegang kartu BPJS sebagai pasien “kelas dua”.

Bukan itu saja. Sebab tingginya biaya premi bulanan yang harus dibayar juga banyak dikeluhkan, khususnya oleh masyarakat kecil. Bahkan ada kesan, BPJS sesungguhnya bukan program untuk membantu, melainkan untuk membebankan dan bahkan membunuh masyarakat kecil.

Demikian antara lain hasil reses anggota DPRD Bali ke masing-masing daerah pemilihannya, sebagaimana diungkapkan kepada wartawan di Gedung Dewan, Kamis (23/6). "Di Gianyar, rata-rata masyarakat mengeluhkan BPJS ini," jelas anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Wayan Tagel Arjana.

Dalam reses selama beberapa hari di Gianyar, kata dia, sebagian besar konstituennya mengakui bahwa BPJS sangat membebankan. "Untuk uang makan saja mereka susah. Belum lagi kebutuhan untuk upacara yang tinggi. Bagaimana untuk membayar premi bulanan BPJS, sementara penghasilannya kecil?" ujar politisi asal Gianyar itu.

Selain premi yang cukup tinggi untuk masyarakat kecil, BPJS ini juga dikeluhkan karena pembayaran premi bulanan dilakukan seumur hidup. "Itu kan sangat membebankan masyarakat kecil yang tidak punya penghasilan tetap. Apalagi ada aturan tidak boleh telat membayar. Itu sama dengan membunuh masyarakat kecil," tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali ini.

Karena BPJS dirasa sangat membebankan, menurut dia, masyarakat mengharapkan agar program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang digalakkan Gubernur Made Mangku Pastika, jalan terus. Masyarakat khawatir program ini dihapus, karena pemerintah pusat memajibkan agar program-program kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Karena BPJS membebankan, belum lagi pelayanannya tidak memuaskan, masyarakat sangat berharap agar program JKBM tidak dihapus," tegas Tagel Arjana.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba, secara terpisah. Menurut dia, dalam reses ke beberapa daerah di Kabupaten Jembrana, rata-rata masyarakat di Bumi Makepung menghendaki agar JKBM tak dihapus.

"JKBM masih dibutuhkan masyarakat Bali. Mereka takut kalau sampai JKBM dihapus, sebab BPJS dinilai cukup membebankan masyarakat. Belum lagi pelayanannya yang masih kacau," pungkas Tamba, yang juga Ketua Komisi III DPRD Bali.san

• TAGS:
• Denpasar