Nelayan “Cuek”, Pejabat “Gabeng”, LSM Sebut “Intervensi Politik Kepentingan”?

ilustrasi

Buleleng, suaradewata.com – Santernya isu pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng, tepatnya wilayah Kecamatan Kubutambahan, ternyata mendapat reaksi dingin dari sejumlah nelayan di kawasan tersebut. Para nelayan tetap pilih melaut seperti yang disampaikan sejumlah nelayan kawasan Dusun Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Minggu (5/6/2016).

Salah satunya Ngurah Saputra (24), yang mengaku memilih memikirkan hasil tangkapan ikan di laut untuk dijual. Pasalnya, penghasilan warga di wilayah pesisir adalah di sektor maritim dan selama ini menjadi penopang hidup.

Isu reklamasi yang berkembang terkait pembangunan Bandara Internasional Buleleng (BIB) yang akan menimbun perairan di pesisir Kubutambahan pun dirasakan tidak mempengaruhi. Sepanjang, lanjut Ngurah, aktifitas pembangunan tersebut tidak mengganggu mata pencarian mereka yang keseharian sebagai nelayan.

Ngurah pun mengaku terkait masuknya sejumlah “makelar” tanah yang membuat harga lahan dikawasan Kubutambahan mendadak meroket akibat santernya isu pembangunan bandara bertaraf internasional di wilayah tersebut.

Menurut Ngurah, seandainya pembangunan bandara jadi dilakukan di kawasan Desa Kubutambahan, ia berharap ada bentuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan utama. Selain itu, tingkat sumber daya manusia di wilayah Kubutambahan pun diharapkan harus siap sebelumnya.

“Kami sebagai nelayan sih mencari ikan tompek dan tongkol kemudian dijual, bahkan terhadap hasil tangkapan cenderung tidak pasti. Masalah tempat dibangunnya bandara pun belum tahu kepastian lokasinya,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Gde Darmaja, membenarkan terkait lokasi pembangunan bandara yang belum pasti titiknya. Pasalnya, lanjut Darmaja, kegiatan yang dilakukan belum mengarah kepada teknis pembangunan.

Hal tersebut terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, yang hanya sebatas rekomendasi kegiatan studi lanjutan.

“Secara RTRW masih umum dan belum masuk ke teknis. Tapi, disebutkan di RTRW Provinsi Bali akan dibangun bandara di Buleleng namun belum pasti kapan waktunya dan lokasinya berada di sebelah mana,” kata Darmaja yang tampak turut mempertanyakan hal tersebut.

Pasca disinggung masalah perizinan pembangunan bandara dalam acara pertemuan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dengan masyarakat di Gedung Kesenian Gde Manik, Bupati Suradnyana kemudian melakukan penandatanganan rekomendasi studi lanjutan kepada Kinesis Counsulting Canada (AKC) pada 30 Mei 2016, lalu.

Hal tersebut terkait dengan ungkapan Gubernur Bali yang sempat meminta kepada Pemkab Buleleng untuk tidak mempersulit proses perizinan serta memberikan dukungan kepada investor dalam melaksanakan studi lanjutan proyek bandara.

Ironisnya, penandatangan rekomendasi studi lanjutan proyek Bandara Internasional tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi politik dari Gubernur Pastika kepada Bupati Suradnyana. Seperti yang disampaikan salah satu penggiat Ormas di Buleleng yakni Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara (Genus) Antonius Sanjaya Kiabeni.

Kepada awak media, Minggu (5/6), Anton mengatakan, keberadaan bandara seharusnya tidak dijadikan komoditas konflik kepentingan antara pemerintah di tingkat provinsi dengan yang ada kabupaten.

”Mestinya Bupati tidak terpengaruh intervensi Gubernur soal rekomendasi. Sebaiknya bersinergi kalau niatnya ingin membangun. Bukan saling intervensi,” ujar Anton yang mengharap keberadaan bandara lebih kepada bentuk perhatian pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Anton, rekomendasi yang dikeluarkan Bupati diharap tidak menimbulkan masalah baru terlebih dilandasi konflik kepentingan. Anton juga mengkhawatirkan para pihak yang berkepentingan tidak memahami substansi dan urgensinya rekomendasi itu dikeluarkan. Pasalnya, hasil kajian disebut masih sangat dangkal sehingga dimasa mendatang akan rawan konflik.

”Karena tidak paham dengan substansi rekomendasi maka saya khawatir dalam pelaksanaannya nanti ribut dan menimbulkan konflik. Jangan obral rekomendasilah,”ujarnya.

Anton mengaku sempat terlibat dalam proses pembangunan bandara terutama dengan investor Kinesis Counsulting Canada (AKC). Sehingga, Anton mengaku mengetahui betul prosesnya selama ini masih belum final.

Menurut Anton, yang lebih terpenting adalah terkait dengan konsentrasi dalam melaksanakan rancangan musrenbang 2017 ke pembangunan jalan Short Cut atau jalan lintas cepat.

”Ini yang menjadi prioritas pembangunan Buleleng tahun 2017 (Jalan Short Cut). Karena jangan sampai rencana short cut gagal oleh adanya isu rencana pembangunan bandara,”tandasnya. adi

• TAGS:
• BANDARA
• KUBUTAMBAHAN
• BULELENG