APBD Bangli 2015 Hanya Bertahan dengan Predikat WDP

suaradewata

Bangli, suaradewata.com – Harapan Bangli untuk memproleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) pupus. Pasalnya, hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas APBD Bangli tahun 2015 hanya mampu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat ini, sama dengan tahun sebelumnya. Hanya saja secara rinci, pengecualian yang menjadi temuan BPK belum diketahui secara pasti.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan hasil yang didapat kabupaten/kota lain di Bali, nyatanya predikat APBD Bangli yang terbilang cukup mengecewakan. Sebab, dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, hanya Kabupaten Bangli yang mendapat opini WDP. Sementara Kabupaten/Kota lainnya menyandang perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WDP).

Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/6/2016) menyatakan, pengumuman hasil audit BPK RI baru saja diumumkan secara serentak untuk seluruh APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 se-Bali di Denpasar.  “Hasilnya untuk APBD Bangli tahun 2015, satu-satunya mendapat predikat WDP,” ujarnya. Sementara Kabupaten/Kota yang lain, kata dia, mendapat predikat WTP.

Meski demikian, dengan predikat WDP yang kembali diraih Bangli dia nilai masih wajar.  “Kalau dirunut dari tahun 2013 predikat Bangli sempat disclaimer. Selanjutnya tahun 2014 meningkat menjadi WDP dan tahun 2015 predikatnya bertahan di WDP. Karena itu, saya kira hasil yang diraih saat ini masih masuk akan dan wajar,” ujar Ngakan Kutha Parwata.

Untuk meningkatkan predikat Bangli agar menjadi WTP, pihaknya berharap semua pihak berbenah untuk memperbaiki segala yang menjadi kelemahan selama ini sehingga tidak lagi menjadi temuan BPK.

“Karena hasilnya baru kita terima, secara detail kami masih mempelajarinya. Namun kedepan, semua kelemahan tersebut akan kita lakukan perbaikan,” sebutnya.

Tindak lanjut dari hasil BPK itu, pihaknya juga akan segera melakukan pembahasan melalui forum kerja bersama eksekutif dan legislatif.

Sebelumnya, Ngakan Kutha Parwata sempat menyebutkan bahwa belum berhasilnya Bangli mendapat opini WTP salah satunya diakibatkan masih banyaknya persoalan aset daerah yang belum tertangani dengan baik.

Supaya hal tersebut tak berlanjut, DPRD Bangli bahkan telah membentuk Pansus Aset pada Maret 2016 lalu dengan harapan bisa membantu melakukan penataan dan inventarisasi aset daerah tersebut.ard

• TAGS:
• AUDIT
• APBD
• LAPORAN KEUANGAN
• ANGGARAN
• WDP
• BPK
• PEMKAB BANGLI
• BANGLI