100 Hari Kerja Jokowi

Opini, suaradewata.com- Seolah sudah menjadi kewajiban bagi setiap kepala pemerintahan baru RI untuk menetapkan program kerja 100 pertamanya sejak resmi dilantik. Tentu saja tidak semua program kerja sudah dapat dilihat hasilnya dalam waktu 100 hari yang sebenarnya sangat singkat. Namun, bagaimana pun juga sebuah janji politik tentu harus dapat di realisasikan meski tidak sepenuhnya. Karena hal tersebut bukan hanya hubungannya dengan para konstituen, akan tetapi merupakan hubungannya dengan Sang Maha Pencipta.

Terkait hal tersebut, Lembaga survey Populi Center melakukan survei kepada 1.200 responden sejak 16-22 Januari 2015 metode multistage random sampling. Peneliti Populi Center, Nico Harjanto mengungkapkan bahwa 70,1 % responden mengaku puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Nico menjelaskan tingkat kepuasan tersebut menunjukkan gonjang-ganjing politik terkait pencalonan Kapolri dan pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi.

Sedangkan Hasil survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pemerintahan 100 hari Jokowi-JK  mendapatkan 3 rapor merah di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Salah satunya karena ketidaktegasan Jokowi dalam kisruh KPK dan Polri yang sedang terjadi. Sedangkan di bidang ekonomi, kebijakan pemerintah menaikturunkan harga BBM dinilai menimbulkan ketidakpastian harga.

Sementara 2 rapor biru untuk bidang sosial dan keamanan. Rapor biru yang ditujukan untuk bidang sosial karena kepuasan publik terhadap program kartu sehat dan kartu pintar. Sedangkan di bidang keamanan, masyarakat puas karena tidak ada isu besar yang mengganggu keamanan.

Terlepas dari hasil lembagai survey tersebut, kita menyadari bahwa perjalanan Kabinet Kerja Jokowi-JK masih panjang. Jangan sampai pemerintah kehabisan energi untuk hal-hal yang tidak begitu substansial. Presiden Jokowi harus kembali konsen pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, menjaga semangat kementerian dan terus kerja, kerja dan kerja.

Di luar itu, masyarakat pun harus ingat bahwa sebenarnya banyak juga program pemerintahan Jokowi-JK yang tidak terekspos media lantaran tertutup oleh polemik antara KPK dan Polri. Masih teringat jelas di ingatan masyarakat tentang berbagai kebijakan Menteri Susi Pujianti, mulainya pengempalang pajak yang dipenjarakan dan lainnya.

Terkait kasus hukum yang menimpa calon Kapolri, Presiden Jokowi tampak hati-hati. Bukan karena Presiden Jokowi tidak tegas, namun Presiden Jokowi sangat berpegang pada konstitusi. Dimana berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Komjen Budi Gunawan harus di lantik. Sedangkan berdasarkan pemberitaan media menyebutkan bahwa rakyat Indonesia menghendaki adanya pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Disini tampak jelas bahwa Presiden Jokowi sangat tunduk kepada konstitusi dan begitulah cara Jokowi merealisasikan dan menunjukkan idealismenya sebagai seorang negarawan. Sehingga siapapun yang berkepentingan pasti bertabrakan dengan arus besar masyarakat. Kita berharap keputusan terbaik akan di ambil oleh Presiden dan juga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Untuk itu, tugas masyarakat saat ini adalah terus mendukung kinerja pemerintahan Jokowi-Jk agar berada dijalurnya. Karena bagaimanapun juga pemerintahan ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan penuh dari masyarakat. Masyarakat harus percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang belum tertuntaskan di bawah kepemimpinan presiden sebelumnya.

Agung Laksmana : Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, aktif pada Kajian Kebijakan Publik Nusa Persada.

• TAGS: