Pendataan Amburadul, 64 Warga Meninggal Tetap Terima KIS

Bangli, suaradewata.com – Sebanyak 64 warga di Kabupaten Bangli yang notabene sudah meninggal justru masih terdata mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, banyak pula alamat penerima yang tercantum dalam kartu sehat tersebut tidak jelas sehingga membingungkan petugas. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial  Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disosnakertrans) Bangli, I Nengah Sukarta, Selasa (6/10/2015).

Dipaparkan, dari 1.954 jumlah penerima KIS di Bangli pada tahap pertama, sebanyak 64 orang sudah meninggal dunia dan ada pula  alamat warga yang tercantum dalam kartu tersebut tidak jelas keberadannya. Karena itu, sampai kini realisasi pembagian KIS baru mencapai 68 persen. “Dalam pembagian KIS, ada sejumlah warga yang meninggal masih terdata dan ada juga alamanya yang tudak jelas. Sementara realisasi pembagian kartu ini baru 68 persen,”tegasnya.

Disampaikan pula, untuk penerima yang sudah meninggal terpaksa kartunya tetap dibawa oleh petugas. Sementara untuk yang alamatnya kurang jelas, petugas terpaksa melakukan penelusuran dari pintu ke pintu sehingga memperlambat pembagiannya. Kondisi ini, terjadi karena data penerima KIS ini mengacu data pendudukan tahun 2011.

Padahal sejatinya pendataan penerima KIS harus menggunakan data terbaru atau yang sudah tervalidasi. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai proses pembagian kartu dimulai, pendataan oleh beberapa desa justru belum rampung, sehingga menyebabkan Disosnakertrans terlambat menyetor ke pusat. “Kita terlambat mengirimkan data ke pusat karena pendataan penerima ini belum selesai dilaksanakan oleh beberapa desa,” jelasnya.

Sebut Sukarta, ada tiga desa yang belum menyetorkan data. Karena itu dia sangat menyayangkan kinerja aparat desa ini. Sebab, permohonan untuk melakukan pendataan sudah diberikan sejak beberapa bulan yang lalu. “Kami sudah memohon kepada pihak desa untuk secepatnya memvalidasi data ini. Tapi sampai sekarang masih ada yang belum selesai,” sebutnya.

Ditambahkan lagi, jangan sampai belum terselesaikannya validasi ini nantinya menimbulkan masalah lantaran penyaluran kartu salah sasaran. Untuk menghindari munculya persoalan, kata Sukarta akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan data terbaru.ard

• TAGS: