Evaluasi Kinerja, PJ. Bupati Bangli Warning Pejabat

Bangli, suaradewata. com– Kinerja para pejabat yang terdiri dari pimpinan SKPD di Kabupaten Bangli terus digenjot Pj. Bupati Bangli, I Dewa Mahendra Putra. Kali ini, mantan Kabiro Humas Pemprov Bali ini meminta agar melakukan evaluasi terhadap semua program yang telah dilaksanakan selama ini. “Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk menentukan langkah  untuk meningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Pj Bupati Bangli, Dewa Mahendra Putra dihadapan pimpinan SKPD yang dkumpulkan di Gedung BMB Bangli, Selasa (11/08/2015).

Lebih lanjut, pejabat juga diminta peka  dalam menyerap informasi yang ada di masyarakat. Dia menilai pejabat di Bangli sejatinya sudah pintar dan mampu bekerja sesuai dengan tugasnya. Namun  dia, kembali menekankan agar evaluasi ini terus dilakukan demi lancarnya roda pemerintahan di Bangli. “Tidak ada salahnya kita melakukan evaluasi. Saya juga tetap melakukan evaluasi diri, kita ini dalam proses menuju kebaikan,”paparnya. Bahkan secara tegas, disampaikan, evaluasi agar dilakukan setiap triwulan sekali, terhadap kinerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan.

Selain menekankan evaluasi, pihaknya juga kembali mewanti-wanti para pejabat jangan coba-coba melenceng dari aturan yang ada. Terutama dalam Pilkada nanti, pejabat harus netral.  Pasalnya, masyarakat saat ini sudah melek dan akan memantau gerak gerik pejabat. Untuk itu, pejabat jangan membahayakan diri sendiri dengan ikut bermain dalam Pilkada Desember nanti. “Menentukan pilihan boleh, namun jangan coba-coba ikut menjadi pemain,”ingatnya.

Sementara Sekda Bangli IB. Gede Giri Putra pada kesempatan itu juga mengakui telah telah berulangkali mengingatkan PNS maupun pejabat di Bangli agar mampu menjaga sikap netralitas. Selain secara lisan, pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas PNS dalam Pilkada Bangli. “Saya yakin mereka telah memiliki pilihan, tidak mungkin terombang-ambing dan ikut-ikutan  menjadi pemain,”ucapnya. Mantan Sekwan ini lebih jauh mengungkapkan rasa kekhawatirannya terkait adanya upaya mengkriminalisasi pejabat di Bangli ditengah ketatnya aturan dan perundang-undangan.

Untuk itu, dia wanti-wanti menghimbau bila dalam masa kampanye nanti, ada salah seorang kandidat yang mengundang hadir dalam suatu acara agar terlebih dahulu minta ijin ke Bupati. “Terutama camat  tentu akan sering mendapatkan undangan di wilayahnya masing-,masing.  Bila akan hadir, agar minta ijin dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan,”paparnya. Lebih lanjut, menyikapi  ketatnya aturan yang telah menimbulkan ketakutan dikalangan pejabat dalam melaksanakan program, pihaknya dalam waktu dekat ini mengaku akan meneken MoU dengan pihak kejaksaan untuk advokasi, menyangkut hal-hal yang dianggapnya masih abu-abu. ard

• TAGS: