Provokasi 'Indonesia Gelap' Tidak Mewakili Suara Rakyat

Indonesia Gelap

Oleh :  Dhea Lila Amani )*

Narasi yang sering mengemuka mengenai "Indonesia Gelap" dianggap tidak mewakili suara rakyat karena daya beli masyarakat hingga saat ini tetap terjaga. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan termakan narasi pesimis yang hanya menciptakan ketakutan publik.

Sejumlah pihak mulai memprovokasi masyarakat melalui narasi “Indonesia Gelap”. Namun, provokasi yang menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi negara ini jelas tidak mencerminkan realitas yang ada. Sebaliknya, data yang ada malah menunjukkan sebaliknya, yakni optimisme yang solid terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah telah berhasil mengendalikan berbagai tantangan besar dan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya pada konferensi pers di Istana Negara, dengan tegas menyampaikan rasa optimisme mengenai perekonomian Indonesia. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian geopolitik global, Indonesia tetap mampu menjaga kestabilannya, yang tercermin dalam inflasi yang terbilang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di atas rata-rata dunia. Kestabilan ini, menurutnya, tidak terlepas dari kebijakan yang tepat dan komitmen pemerintah untuk mengendalikan berbagai sektor, meskipun tantangan dan kesulitan masih harus dihadapi.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sektor-sektor ekonomi Indonesia saat ini berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah bertekad untuk memperkuat ekonomi nasional di masa depan, dengan keyakinan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, penguatan lebih lanjut akan dapat terlihat. Optimisme tersebut menggarisbawahi bahwa narasi "Indonesia Gelap", jauh dari kenyataan.

Namun, optimisme pemerintah bukan berarti tanpa tantangan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan pandangannya mengenai salah satu kebijakan pemerintah yang terkini, yakni kebijakan diskon harga pada masa Ramadan dan Idul Fitri.

Wijayanto berharap kebijakan semacam ini sebaiknya tidak terbatas pada momentum tertentu saja, seperti Ramadan dan Lebaran. Ia berpendapat bahwa stabilitas harga pangan perlu dijaga sepanjang tahun untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap daya beli masyarakat.

Ia juga menyarankan agar kebijakan diskon diperhitungkan dengan hati-hati, mengingat dampak keuangan bagi pelaku usaha yang diharapkan memberikan diskon tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini harus didukung dengan langkah-langkah konkret, termasuk dari kalangan mahasiswa.

Wijayanto tetap percaya bahwa jika kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terstimulasi, terutama pada kuartal pertama tahun 2025. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi di tengah situasi yang tidak mudah.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Arisal Aziz, turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Arisal, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjamin penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Arisal menilai, dengan alokasi anggaran yang lebih terarah, berbagai program pembangunan akan berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan perhatian.

Arisal menambahkan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawasi kebijakan efisiensi anggaran ini sangat krusial. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Arisal juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil, yang sejatinya menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan publik.

Pernyataan Arisal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan kebijakan efisiensi anggaran negara untuk mencapai penghematan sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi belanja yang kurang produktif dan mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil. Pengurangan anggaran juga menyasar belanja seremonial dan perjalanan dinas, yang diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran negara.

Keseluruhan kebijakan tersebut, baik dari pemerintah maupun legislatif, menunjukkan upaya yang berkesinambungan untuk menjaga kestabilan ekonomi, memperbaiki ekosistem sektoral, serta menciptakan peluang-peluang yang lebih besar bagi sektor-sektor yang paling membutuhkan. Sebagai catatan, kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tidak sedang berada dalam kegelapan, seperti yang sering disuarakan oleh narasi-narasi provokatif. Sebaliknya, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan komitmen dan upaya yang serius untuk menjaga kestabilan perekonomian, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta mendorong kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, narasi "Indonesia Gelap" sama sekali tidak merepresentasikan suara rakyat yang justru merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

• TAGS:
• Opini