DPRD Tabanan Akan Kawal Ketat Proses Rekrutmen PPPK Tenaga Pendidik
Selasa, 21 Mei 2024
19:43 WITA
Tabanan
1352 Pengunjung
Rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Pendidikan, Selasa (21/5/2025).
Tabanan, suardewata.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus tenaga pendidik yang berstatus kontrak dan honorer. Komisi I DPRD Tabanan menyoroti pentingnya pengawasan ini dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Pendidikan, Selasa (21/5/2025).
Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menyatakan bahwa pengawalan terhadap tenaga kontrak dan honorer sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mencapai visi dan misi daerah. "Tenaga kontrak dan honorer akan kami kawal untuk bisa menjadi P3K karena mereka juga mendongkrak kinerja pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi daerah," ujarnya.
Pengawasan ini bertujuan agar proses rekrutmen P3K tahun 2024 berjalan lancar dan transparan, memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu terkait pungutan liar, pembiayaan tidak resmi, dan peluang pihak luar yang mencoba mempengaruhi proses rekrutmen. "Kami harapkan tetap adanya koordinasi dan komunikasi dari BKPSDM dan Disdik dalam rekrutmen P3K ini ke depannya, sehingga rekrutmen ini berjalan dengan baik," tambah Nurcahyadi.
Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Dharma Putra, menyambut baik pengawasan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam proses rekrutmen P3K. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan kelancaran rekrutmen. "Kami sangat membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen dalam proses rekrutmen P3K nanti agar bisa berjalan baik," katanya.
Ngurah Dharma Putra juga menyoroti isu terkait data pokok pendidikan (dapodik) yang berbayar dan meminta bantuan untuk informasi lebih lengkap dan kerja sama dalam menindaklanjuti masalah tersebut. "Untuk dapodik berbayar mohon dibantu untuk informasi lebih lengkap dan kerja samanya agar kami bisa menindaklanjutinya dan kami bisa merefleksikan diri dan jabatannya kita akan dipertaruhkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya. ayu/adn
Komentar