Mengapresiasi Upaya Penanganan Radikalisme di Indonesia

Masyarakat mengapresiasi upaya aparat keamanan Republik Indonesia untuk memberantas penyebaran paham radikalisme dan terorisme di tanah air. Radikalisme merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada era globalisasi ini. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga keberagaman dan toleransi dalam masyarakat. Namun, di tengah dinamika kompleks ini, terdapat upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi radikalisme. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman paham radikalisme. Inilah mengapa kita perlu mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan paham radikalisme.

Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah pendekatan komprehensif yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi radikalisme. Pemerintah tidak hanya fokus pada aspek keamanan saja, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan karakter yang inklusif. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam akan akar permasalahan radikalisme, yaitu ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidaktoleranan dalam masyarakat.

Pemerintah juga telah aktif dalam membangun kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional dalam upaya penanganan radikalisme. Kerjasama antarinstansi, antarlembaga, dan antarnegara menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Dengan bersinergi, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan radikalisme.

Pada Senin, 1 April 2024, di Hotel Borobudur Jakarta, Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Program Kerjasama Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Konflik Sosial, dan Terorisme/Radikalisme. Rapat ini membahas kerjasama antara Kemenko PMK dan UN Women dalam proyek Korea International Cooperation Agency (KOICA) yang bertujuan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat Indonesia melalui pemberdayaan perempuan dan penanganan berbagai tantangan, termasuk radikalisme.

Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Asril, menjelaskan bahwa Kemenko PMK akan bekerja sama dengan UN Women dalam menjalankan proyek ini. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pencegahan dan penanggulangan radikalisme, sekaligus memberikan perhatian pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak dalam situasi konflik sosial dan bencana alam.

Kerjasama ini tidak hanya menjadi upaya bilateral antara pemerintah Indonesia dan UN Women, tetapi juga melibatkan Korea International Cooperation Agency (KOICA) serta kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, proyek ini memiliki cakupan yang luas dan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Dwi Faiz, Head of Programme UN Women Indonesia, menegaskan pentingnya peran perempuan dan anak-anak dalam membangun resiliensi masyarakat. Dalam situasi kedaruratan akibat bencana alam, konflik sosial, terorisme, atau radikalisme, perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Proyek yang didukung oleh KOICA ini akan diimplementasikan selama tiga tahun di tiga provinsi: Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Fokusnya tidak hanya pada memperkuat kapasitas institusi masyarakat, tetapi juga pada memperkuat program kerja kementerian/lembaga terkait di bidang manajemen bencana, penanganan konflik sosial, dan penanganan terorisme/radikalisme.

Keterlibatan berbagai pihak dalam rapat ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dan mitra internasional dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Dengan demikian, kerjasama ini menjadi sebuah contoh bagaimana kolaborasi multilateral dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi masalah kompleks seperti radikalisme.

Kerjasama ini juga memberikan harapan bahwa melalui pemberdayaan perempuan dan anak-anak serta peningkatan ketangguhan masyarakat, Indonesia dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk radikalisme. Dengan memperkuat kerjasama antarnegara dan melibatkan berbagai pihak, Indonesia sedang menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun masyarakat yang aman, damai, dan inklusif.

Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran dalam mendukung upaya pemerintah dan mitra internasional dalam mengatasi radikalisme. Dukungan kita dapat berupa partisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat, menyebarkan informasi yang akurat tentang radikalisme, serta menjadi agen perdamaian dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, kerjasama antara Kemenko PMK dan UN Women merupakan langkah positif dalam mengapresiasi upaya penanganan radikalisme di Indonesia. Melalui kolaborasi multilateral yang inklusif dan berkelanjutan, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih aman dan damai untuk generasi yang akan datang.

Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme juga tercermin dari data dan statistik yang menunjukkan penurunan jumlah kasus radikalisme dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun tantangan masih besar, namun langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam menekan laju penyebaran paham radikalisme di masyarakat.

Masyarakat perlu mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan paham radikalisme ini karena dampaknya sangat luas, tidak hanya pada keamanan negara, tetapi juga pada keberagaman dan keharmonisan dalam masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya pemerintah dalam melindungi bangsa ini dari ancaman radikalisme. Dukungan kita dapat berupa partisipasi aktif dalam program-program pencegahan radikalisme, menyebarkan informasi yang akurat, dan membangun kedamaian serta toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

)* Penulis Adalah Pengamat Terorisme

• TAGS:
• Keamanan