Penguatan Daya Saing UMKM Bali, Nyoman Parta Buka Pelatihan Standarisasi Produk

Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta saat membuka acara Pelatihan Standardisasi Produk Dalam Rangka Penguatan Daya Saing UMKM Bali di Denpasar, Kamis (20/10). suaradewata/dok. i,

Denpasar, suaradewata.com - Tujuan didirikan negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik itu konsumen maupun produsen (Pelaku Usaha), negara melalui fungsi legislatif dan eksekutif menerbitkan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi VI, I Nyoman Parta saat acara Pelatihan Standardisasi Produk Dalam Rangka Penguatan Daya Saing UMKM Bali. Acara ini sebagai bentuk kolaborasi DPR RI dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang dilaksanakan di Denpasar, Kamis (20/10). 

Lebih lanjut disampaikannya, secara naluri orang - orang sebagai konsumen pada saat mengkonumsi atau membeli suatu produk ingin adanya jaminan (aman, sehat) dan mutu seperti awet dan lain sebagainya. Disisi yang lain, secara naluri masyarakat jika berperan sebagai produsen atau UMK ingin produk laku di pasar disukai konsumen, biaya produksi rendah, produk terjaga kualitasnya, maka salah satu Jaminan untuk mewujudkan itu adalah dengan menerapkan Standar (SNI), lanjutnya. 

Nyoman Parta menambahkan bahwa standar ibarat titik temu berbagai kepentingan dan merupakan hasil konsensus kolektif dari perwakilan konsumen, produsen, ahli dan pemerintah. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan inj juga menegaskan BSN harus berpihak pada produk lokal yang memang memenuhi standar, kalaupun belum memenuhi standar maka dibantu pembinaan kepada UMKM lokal. "Jangan sampai memberikan karpet merah untuk produk import," tegasnya. 

Dalam contoh kasus, dalam garam lokal yang diberikan standar sangat tinggi, dengan disyaratkan NaCL 92-97% yang hanya mementingkan kandungan yodium, padahal yodium tidak hanya terkadung pada garam, namun juga dengan makanan lain.

Harusnya yang ditonjolkan adalah kandungan mineral dari garam lokal dan unsur khasnya. "Ironis sekali kita masih import garam dengan bentang pantai nomor dua terpanjang didunia setelah Kanada, harusnya Indonesia tidak lagi melakukan impor terhadap garam," katanya.

Pada kegiatan pelatihan tersebut juga hadir Plt. Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo, Koordinator Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Banu Sirnamala dan narasumber Haryanto selaku Penyiap Bahan Sistem Jaminan Mutu. 

Plt. Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo, menyingung  terkait aspek K3L (Keamanan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan) makanya kenapa SNI ini sangat penting dan bisa menjadi nilai tambah produk UMKM. "Tentu ini bentuk kolaborasi kami dengan Pak Nyoman Parta, yang kami tahu sangat konsen memberikan dukungan UMKM kita naik kelas," ungkapnya. 

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Desak Epi mengatakan pihaknya sangat senang bisa mengikuti acara ini, dan akhirnya tahu mana produk yang perlu SNI mana yang tidak perlu. "Tahu juga bagaimana proses untuk mendapatkan SNI, jadi sangat jelas, terima kasih Pak Nyoman Parta dan BSN," ungkapnya. rls/gus/ari

• TAGS:
• Nyoman Parta
• UMKM
• Standarisasi
• BSN
• DPR RI