Bahas Proyek Lingkar Selatan, Ketua DPRD Badung Terima Pihak Kemenkeu

Ketua DPRD Badung Putu Parwata saat menerima audensi pihak Kementerian Keuangan mengenai Proyek Jalan Lintas Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan kantor DPRD Badung, Rabu, (06/04/2022). foto : Putu Angga/SD

Badung, suaradewata.com – Proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Badung yang sudah berjalan sekitar 2 tahun belakangan ini sempat tersendat. Penyebabnya adalah soal pembebasan lahan yang mencapai sebesar 800 Milyar. Salah satu solusi yang mengemuka adalah market sounding (penjajakan minat pasar). Hal itu terungkap saat Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima audiensi pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Sekretariat DPRD Badung, Rabu, (06/04/2022).

Dalam pertemuan tersebut Putu Parwata mengatakan adanya kendala soal proyek JLS mengenai pembebasan lahan sebesar 800 Milyar. Salah satu strategi yang akan dilakukan sesuai dengan saran pihak kemenkeu yakni tidak perlu mengeluarkan uang 800 milyar, tetapi cukup dengan melakukan market sounding. "Jadi itu akan di cover oleh siapa yang nanti melaksanakan pekerjaan itu," beber Parwata. 

Proyek Jalan Lingkar Selatan merupakan program strategis Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang sudah disampaikan dalam RPJMD yang bertujuan membangkitkan pariwisata dan ekonomi kabupaten Badung. "Pada prinsipnya DPRD Badung mendorong proyek ini segera dapat terealisasi. Karena saat ini kita anggap kebutuhan guna membangkitkan ekonomi pariwisata di Badung yang terpuruk akibat covid 19,” ucapnya.

Sementara Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Investasi dari Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Resiko Kementrian Keuangan, Brahmantio Isdijoso menjelaskan pihaknya melakukan kunjungan ke Kabupaten Badung guna amanah menteri keuangan untuk membantu semaksimal mungkin Bali dalam recovery Ekonomi akibat dampak pandemic covid 19. Salah satunya adalah soal proyek Jalan Lingkar Selatan yang tersendat.

"Kami mendapatkan informasi ada kendala dana pembesan tanah belum tersedia di APBD, dan sudah kita diskusikan melihat minat investor bagaimana kalau biaya itu kita jadikan satu dengan biaya investasinya, dengan pola market sounding,” jelas Brahmantio. ang/red

• TAGS:
• Dprdbadung
• Jls
• Jalanlingkarselatan
• Badung
• Putuparwata
• Kemenkeu