APBD Tahun Anggaran 2022 Dipasang Diangka 2,9 Triliun

Badan Anggaran DPRD kabupaten Badung menggelar Rapat Bersama Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung di ruang rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung

Badung,suaradewata.com - Badan Anggaran DPRD kabupaten Badung menggelar Rapat Bersama Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung di ruang rapat Madya Gosana Sekretariat DPRD Badung, Senin, (25/10/2021). Rapat tersebut membahas rancangan anggaran pendapatan  dan belanja daerah kabupaten Badung tahun anggaran 2022.

Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan dalam membahas APBD tahun 2022, secara prinsip angka tetap 2,9 Triliun lebih sedikit, karena itu perintah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta kepada kami selaku tim anggaran di Eksekutif dengan pertimbangan berbagai trans saat ini. Kata ia, angka 2,9 Triliun tersebut sangat tinggi karena didalamnya terdapat 1,9 Triliun dari PAD dan ada 1,5 Triliun lebih itu dari pajak dan cukup tinggi. 

"Padahal kalau kita lihat resesi sekarang ini kan tidak seperti itu kita juga belum tahu walaupun pun sekarang sudah open Border kita belum tahu kondisinya kedatangan wisatawan. Karena kenyataannya wisatawan yang datang sekarang ini sebagian besar wisatawan domestik dengan read yang diturunkan," kata Adi Arnawa.

Lebih lanjut Adi Arnawa mengatakan, adanya dinamika di DPRD dalam rapat Banggar tersebut adalah hal yang wajar dan akan dipertimbangkan untuk disampaikan ke pimpinan Bapak Bupati. "Kalau bisa usulan dewan bisa dipertimbangkan untuk diakomodir," ujarnya.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung, Made Sunarta mengatakan rapat tersebut adalah pemerintahan bersama antara Eksekutif dan Legislatif, sehingga rapat itu sangat bagus sekali dalam membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Badung tahun anggaran 2022. Dalam rapat tersebut, teman-teman Dewan di Badan Anggaran memberikan solusi untuk meningkatkan pendapatan. Bahwa PPhTB agar meningkat dan NJOP daerah Mengwi, Abiansemal dan Petang itu bisa ditinjau kembali. Sehingga dengan demikian diharapkan transaksi jual beli hotel tanah yang tertunda selama ini karena pajak itu bisa masuk nantinya.

"Saran dari pada teman teman Dewan untuk memanfaatkan aset aset yang diam, yang mana Badung mempunyai aset yang banyak itu bisa dimanfaatkan sesuai saran Menteri Keuangan agar dimanfaatkan entah dibagaimanakan yang penting mendatangkan pendapatan," kata Made Sunarta.

Ia pun menjelaskan, usulan 15 Milyar dalam rapat tersebut adalah usulan kebutuhan dewan, bukan kepentingan dari pada dewan sendiri. Kata ia, kebutuhan dewan antara lain adalah bukan konsumsi untuk dewan tetapi konsumsi untuk reses untuk rakyat dan konsumsi untuk tamu. Sehingga dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kewajaran. 

"Jadinya kalau sekarang kurang dari kewajaran. Dengan merangkum hal itu rapat beberapa kali sehingga perlu kiranya disesuaikan. Yang penting tamu dan untuk reses rakyat sekiranya suatu kebutuhan bukan sebuah kepentingan untuk temen temen DPR. Saya kira itu perlu disesuaikan sesuai dengan tingkat kewajaran yang dapat diterima oleh akal sehat," jelasnya.

Dewan yang hadir dalam rapat tersebut adalah, Made Sunarta, I Nyoman Satria, I Putu Alit Yandinata, I Wayan Sandra, I Gusti Lanang Umbara, I Wayan Sugita Putra, I Made Ponda Wirawan, I Made Yudana, I Nyoman Graha Wicaksana, I Made Suryananda Pramana, Ni Komang Tri Ani dan I Gusti Ngurah Shaskara beserta Sekwan I Gusti Agung Made Wardika.ang/nop

• TAGS: