Tindak Lanjut Rencana Penerapan Tukin, Ini Yang Mesti Disiapkan Pemkab Bangli

suaradewata.com

Bangli, suaradewata.com – Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya,  Komisi I DPRD Bangli langsung menggelar rapat kerja (Raker) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangli, Senin (20/11) . Rapat kerja yang digelar di ruang sidang DPRD  Bangli, dipimpin Ketua Komisi I,  I Made Bawa dan  dihadiri Kepala BKD Bangli Ni Putu Koesalareni, membahas pelaksaan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang akan diterapkan tahun 2018. Selain itu, sejumlah anggota Komisi I yang lain seperti I Nengah Darsana, Wayan Wedana, Satria Yudha, Sajiboga beserta anggota lain menanyakan terkait pemerataan penempatan ASN serta persoalan lain yang berkaiatan dengan kepegawaian.

Salah satu Anggota Komisi I DPRD Bangli I Wayan Wedana saat dikonfirmasi usai raker menyebutkan, banyak hal yang disampaikan Komisi I DPRD Bangli. Seperti  program kerja 2018, pemerataan pegawai di masing-masing SKPD, serta  persiapan BKD menjelang pelaksanaan  pemberian tunjangan kinerja (Tukin) 2018 nanti. “Persoalan tersebut kita bahas agar dalam penerapannya kedepan tidak lagi memicu persoalan baru,” jelasnya.

Sesuai hasil kunjungan kerja di pemkot Surabaya terkait pelaksanaan Tukin, pihaknya meminta Pemkab Bangli dalam hal ini BKD untuk mempersiapkan perangkat IT sebelum pelaksanaan Tukin tersebut. Pasalnya, tanpa didukung dengan perangkat IT serta peningkatan SDM-nya, maka Tukin akan sulit dilakukan.  “Tanpa dukungan perangkat IT, kita akan sulit menerapkan Tukin di Kabupaten Bangli secara maksimal. Padahal penerapan Tukin ini sangat positif dalam memberikan kesejahteraan bagi pegawai, artinya mereka yang rajin dan berprestasi mendapatkan hasil sesuai jerih payahnya,”tegas politis PKPI ini.

Untuk itu, dukungan perangkat IT menjadi kebutuhan wajib. Sebab, bisa mempermudah  pemerintah dalam menghitung beban kerja maupun prestasi kerja yang dicapai masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, terkait belum meratanya sebaran ASN, pihak BKD diharapkan membuat kajian  untuk penempatan pegawai di masing-masing OPD.  “Jangan sampai ada OPD yang kekuarangan  ASN, sementara disisi lain ada OPD yang justru  overload pegawai,’ tegasnya.  Dia kemudian mencontohkan,  di sejumlah Puskesmas dan sekolah di Bangli justru masih ada keluhan kekurangan pegawai. “Kita telah meminta BKD agar melakukan pemerataan penempatan ASN,” tegasnya.  Tindak lanjut dari Raker tersebut, BKD disampaikan, telah berjanji akan melakukan pemerataan tersebut dan segera melakukan pembenahan-pembenahan terkait persoalan yang terjadi ditubuh ASN Pemkab Bangli. ard/ari

• TAGS:
• Bangli
• DPRD Bangli
• Tunjangan Mkinerja