Kerja Ala Jokowi

google

Opini, suaradewata.com - Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa disapa dengan Jokowi menjadi sangat fenomenal bagi masyarakat Indonesia seiring dengan prestasinya yang besar dalam pembangunan Indonesia. Dimulai dari menjadi walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi Presiden RI dengan tempo waktu yang cukup singkat menunjukan kehandalan Beliau dalam bekerja sehingga masyarakat Indonesia mudah meletakan kepercayan pada beliau. Jokowi merupakan sosok sederhana yang tidak cakap beretrorika, meskipun banyak hujatan dan tuduhan yang diarahkan padanya seperti tuduhan antek asing sampai tuduhan PKI, namun beliau tetap fokus pada pekerjaannya. Kemampuan beliau dalam bekerja tidak diragukan dapat lagi, hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan di Indonesia selama 3 tahun kepemimpinan pemerintahan Jokowi.

Jika dibedah lebih dalam, terdapat tiga fokus utama yang dikerjakan oleh Jokowi dalam pemerintahannya yaitu pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan deregulasi ekonomi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya.  Fokus pembangunan manusia yang dilakukan Jokowi terbilang sukses karena menurut standar Program Pembangunan PBB (UNDP), Indonesia menjadi negara dengan kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, IPM Indonesia meningkat dari tahun sebelumhya yaitu di level 69,55 menjadi level 70,18. Dengan peningkatan level tersebut membawa Indonesia menjadi negara dengan peningkatan IPM terbaik di Asia Pasifik.

Dalam meningkatkan level IPM, pemerintah melakukan pembenahan dari mulai kesehatan, pendidikan hingga pendapatan. Pembenahan di bidang kesehatan diaplikasikan pemerintahan Jokowi dengan program BPJS yang hingga Juli 2017 telah terdaftar sebanyak 179,01 juta jiwa dan sebanyak 92,2 juta masyakat diantaranya mendapatkan proram Kartu Indonesia Sehat (KIS).  Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah Jokowi telah membangun infrastruktur dan memperbaiki askes pendidikan. Terdapat 11.633 ruang belajar siswa yang diperbaiki kualitasnya, 17.927.308 siswa/I telah menerima Kartu Indonesia Pintar, 14.223 ruang kelas baru dan 726 bangunan sekolah baru yang terdata dalam meningkatkan kualitasn pendidikan Indonesia.

Fokus pembangunan pemerintahan Jokowi lainnya yang saat ini menjadi prioritas yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan pemerintah jokowi dengan membangun fasilitas publik secara masif seperti transportasi dan juga perluasan ruas jalan di beberapa daerah baik di Jawa ataupun di luar Jawa. Perluasan jalan di era pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari pembangunan jalan tol. Berdasarkan data yang ada, terdapat total 490 km panjang tol yang dibangun pada era Soeharto, 7,2 km pembangunan jalan tol di era Habibie, 5,5 km pembangunan jaln tol di era Gusdur, 34 km pembangunan jalan tol di era Megawati, dan 212 km pembangunan jalan tol di era Susilo Bambang Yudhoyono. Namun jumlah panjang tol di era pemerintahan Jokowi meningkat signifikan dengan mengoperasionalkan 176 km dan direncakan aka nada total tambahan 568 km jalan tol hingga akhir 2017 di era pemerintahan Jokowi. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemeterian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja menyatakan “di era Presiden Jokowi, dalam tiga tahun hingga tahun ini ada 176 km yang beroperasi dan di akhir 2017 nanti total tambahan tol panjangnya 568 km yang beroperasi. Jadi dalam tiga tahun ada sekitar 568 km. Lebih banyak dari era 20 tahunnya Pak Soeharto”. Dalam melakukan pembangunan jalan tol, Jokowi juga menargetkan 1.260 km jalan tol di lima tahun masa pemerintahannya. Untuk mendukung dan menyukseskan target tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan perusahaan pelat merah sudah mulai membangun dan menyumbang target jalan tol 1.260 km tersebut.

Selain berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga melakukan penyehatan di bidang ekonomi dengan membuat berbagai kebijakan deregulasi ekonomi. Inti dari kebijakan deregulasi ekonomi ditujukan untuk penyederhanaan proses birokasi yang selama ini dianggap terlalu rumit dan menghambat iklim investasi di Indonesia. Berbagai kebijakan deregulasi ekonomi telah dilakukan Jokowi seperti pemangkasan 3.032 peraturan daerah yang menghambat perdagangan dan usaha yang terdiri dari retribusi jasa umum, implikasi putusan MK, pelayanan publik dan lainnya. Kemudian kebijakan deregulasi ekonomi yang dilakukan Jokowi lainnya yaitu mempercepat izin pendirian usaha yang dilakukan perseroan terbatas (PT)  dari 30-34 hari kerja dengan 10 tahapan menjadi 4-6 menit dalam 3 tahapan saja. Pemangkasan proses perizinan juga berlaku di bidang lainnya, yang semula memerlukan waktu ratusan hari, namun saat ini dipangkas hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula.

Jika membedah pembangunan yang dilakukan Jokowi, pemerintahan yang dipimpin Jokowi tidak hanya memfokuskan pembangun yang bersifat physical, namun juga nonphysical. Pembangunan Jokowi yang nampak nyata dalam bentuk non fisik yaitu ketegasan Jokowi dalam masalah aturan hukum. Pemerintah Jokowi sengaja membentuk aturan hukum agar kehidupan dan norma masyarakat menjadi terjaga. Adapun berbagai aturan yang telah dikeluarkan selama pemerintahan Jokowi yang menjadi fenomenal antara lain penindakan pelaku narkoba dengan hukuman mati. Aturan tersebut menjadi pro kontra di kalangan masyarakat hingga dunia internasional,namun Jokowi dengan tegas dan konsisten sepakat untuk memerangi narkoba. Jokowi menyatakan, aturan tersebut bertujuan untuk memberikan shock theraphy kepada para pelaku kejahatan narkoba karena dianggap telah merusak generasi penerus bangsa.

Aturan lainnya yaitu dikeluarkannya Perppu Ormas dan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut untuk mengendalikan masyarakat Indonesia agar tetap sesuai dan selaras dengan ideologi bangsa yaitu pancasila. Pembentukan kebijakan tersebut juga didasari atas kondisi sebagian masyarkat Indonesia yang mulai menyimpang dari ideologi bangsa. Selain itu, statement terkait pendirian khilafah juga semakin santer digaungkan oleh sebagian kelompok masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bahkan kondisi tersebut beberapa kali juga berimbas dan mengarah pada tindak radikalisme. Banyak kalangan yang tidak sependapat dengan kebijakan yang dibuat oleh Jokowi, dari mulai masyarakat biasa hingga para politisi. Namun Presiden Jokowi tetap konsisten dan tegas untuk tetap menjaga ideologi pancasila.

Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang baik membantu pekerjaan pemerintahan Jokowi? Ataukah kita tega membiarkan Presiden Jokowi bekerja sendirian membangun negeri ini?

Oleh : Indah Rahmawati Salam (Mahasiswa IAIN Kendari)

• TAGS:
• Nusantara