RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Sejak berdiri hingga saat ini, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, telah menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Bali. Sebab tak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali, rumah sakit ini pun menjadi rumah sakit rujukan bagi wilayah Indonesia Timur. 

Sayangnya, selama ini RSUP Sanglah dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Padahal sebagai rumah sakit kebanggaan masyarakat Bali, Pemprov Bali menginginkan pelayanan kesehatan terus dapat ditingkatkan di RSUP Sanglah. Begitu pula soal pengawasan, dilakukan secara langsung. 

Hal ini mendorong DPRD Provinsi Bali mengusulkan agar RSUP Sanglah ke depan dikelola oleh Pemprov Bali. Usulan ini, bahkan sudah disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, saat konsultasi DPRD Provinsi Bali ke Departemen Kesehatan, di Jakarta, Selasa (30/5).

Konsultasi yang dipimpin langsung oleh Adi Wiryatama ini, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, serta diikuti Komisi II dan Komisi IV DPRD Provinsi Bali. "Usulan ini muncul bukan karena tidak ada kontribusi dari RSUP Sanglah untuk PAD selama ini," jelasnya, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, usai konsultasi tersebut. 

Selama ini, Pemprov Bali memang tidak pernah mendapatkan kontribusi dari keberadaan RSUP Sanglah. Hanya saja menurut politisi PDIP dari Tabanan ini, usulan tersebut tak ada kaitannya dengan nihilnya kontribusi RSUP Sanglah selama ini. 

“Kita tidak pernah berpikir masalah kontribusi yang nol persen, tetapi bagaimana RSUP Sanglah sebagai rumah sakit kebanggaan masyarakat Bali ini bisa memberikan pelayanan maksimal dan segala kebijakan dan pengawasannya bisa langsung oleh pemerintah daerah," ujarnya. 

Mantan Bupati Tabanan dua periode itu pun berharap, usulan Bali ini segera mendapat kajian. Apalagi hal lain yang tak kalah pentingnya yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengelolaan parkir di RSUP Sanglah. Demikian juga dengan infrastruktur bangunan rumah sakit ke depan.

"Parkirnya sangat ribet dan lahan sudah sangat terbatas. Ini yang membuat pelayanan terganggu dan harus dipikirkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Bali,” tutur Adi Wiryatama.san/aga

• TAGS:
• Denpasar