Blanko E-KTP untuk Bali Siap Didistribusikan

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Salah satu upaya untuk menyukseskan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, perlu dilakukan pemantapan data penduduk terutama penduduk pemilih (wajib pilih). Sehubungan dengan hal itu, Komisi I DPRD Provinsi Bali mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta Selatan, Selasa (16/5). 

Pada kesempatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Lantai III Gedung Ditjen Dukcapil Kemendagri itu, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali dipimpin I Ketut Tama Tenaya. Merem diterima Kristianto, Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, bersama Nursiah, Kasubid Fasilitasi Pengelolaan Kependudukan. 

Di hadapan keduanya, Tama Tenaya menyampaikan bahwa kehadiran Komisi I DPRD Provinsi Bali untuk menyampaikan aspirasi  terkait penyelenggaraan e-KTP sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013. Pihaknya juga ingin mendapatkan kejelasan terkait permasalahan yang terjadi seputar blanko e-KTP, baik secara nasional maupun spesifik untuk Bali. Hal ini penting karena terkait kesiapan data penduduk dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2018.

Menanggapi hal ini Kasubid Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kristianto, menjelaskan bahwa ada 5 kabupaten/ kota di Bali yang belum tuntas menerima blanko e-KTP, yaitu Tabanan, Badung, Karangasem, Buleleng dan Kota Denpasar. Kelima daerah tersebut memiliki kuota wajib KTP di atas 10 ribu, sehingga pada proses pertama belum semua terpenuhi. 

"Khusus untuk empat kabupaten lainnya, yakni Jembrana, Gianyar, Bangli, dan Klungkung, memiliki kuota di bawah 10 ribu. Sehingga sudah tuntas pada tahap pertama (awal)," papar Kristianto. 

Sementara Kasubid Fasilitasi Pengelolaan Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Nursiah, menambahkan bahwa tidak kurang dari 70 ribu keeping blanko e-KTP untuk Provinsi Bali akan segera didistribusikan setalah pelaksanaan Rakornas akhir pekan ini. Blanko dimaksud akan disalurkan lewat pemerintah Provinsi Bali. 

"Tetapi jika saat Rakornas tidak hadir atau tidak diambil ke Jakarta, blanko tersebut akan kami kirim. Kami optimis, tahun ini distribusi blanko e-KTP untuk Bali dan daerah lainnya di Indonesia akan tuntas, mengingat di tahun 2017 ini sedang dilakukan proses pengadaan lebih dari 25 juta blangko," ujar Nursiah. 

"Kami juga berharap, dengan tertibnya administrasi kependudukan akan berdampak tertib dan validnya data pemilih, sehingga dapat mendukung kesuksesan Pilkada Bali 2018 termasuk Pileg 2019 nanti," pungkasnya.san/aga

• TAGS:
• Denpasar