Dewan Kecewa dengan Gubernur Pastika

suaradewata.com

Denpasar, suaradewata.com - Setelah sempat gaduh, sepekan terakhir kisruh seleksi tenaga non PNS/ kontrak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara justru tak lagi terdengar. Dari kabar yang beredar, proses lanjutan seleksi ini jalan terus, tanpa menghiraukan rekomendasi DPRD Provinsi Bali.

Hal ini membuat kalangan DPRD Provinsi Bali, kecewa terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Dewan kecewa, karena terkesan mendukung langkah Panitia Seleksi (Pansel) untuk melanjutkan proses terkait seleksi tersebut. Bagi dewan, sikap tersebut menjelaskan bahwa Gubernur Pastika, sedang mengabaikan rekomendasi dewan.

"Terus terang saya sejak awal mendukung Pak Gubernur. Saya pendukung setia beliau. Tetapi ketika mencermati kisruh terkait seleksi pegawai Rumah Sakit Bali Mandara ini, saya merasa sangat kecewa dengan Pak Gubernur," ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi, di Denpasar, Selasa (9/5).

Ia kecewa, karena Gubernur Pastika terkesan membiarkan seleksi yang menuai protes peserta seleksi ini jalan terus. Bukan itu saja, Komisi I DPRD Provinsi Bali juga dua kali mengeluarkan rekomendasi terkait hal ini, namun justru ditanggapi santai oleh Pansel. Bahkan Gubernur Pastika juga mendukung langkah Pansel, untuk meneruskan proses seleksi tersebut.

"Yang ikut seleksi ini kan anak-anak kita semua, putra-putri kita. Rasanya tidak elok, sebagai orangtua kita membangga-banggakan prestasi mereka, namun saat mereka ingin mengabdi dengan kemampuannya, justru kita sendiri yang mematahkan harapan mereka," tegas politisi Partai Golkar asal Buleleng ini.

Ia menambahkan, ada cukup banyak kejanggalan yang diungkapkan oleh peserta yang tidak lulus terkait seleksi tersebut. Itu sebabnya, Komisi I DPRD Provinsi Bali merekomendasikan agar baik Pansel maupun Gubernur Mangku Pastika, cukup menggunakan hasil seleksi murni dalam penentuan kelulusan peserta. Adapun seleksi wawancara, yang justru diberi bobot penilaian 60 persen, agar diabaikan.

"Kita sudah rekomendasikan agar menggunakan hasil seleksi murni, test kemampuan dasar dan CAT. Tetapi ternyata itu tidak digubris. Terus terang, kita kecewa," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali itu berpandangan, jika hasil test kemampuan dasar dan CAT yang dipakai, maka tidak ada celah bagi peserta yang gagal untuk melakukan protes. Di samping itu, hasil yang didapatkan pun murni sesuai dengan kemampuan peserta saat test.

Adapun test wawancara, menurut dia, hasilnya berpeluang dimainkan. Apalagi di sana sisi subjektifitas Pansel yang melakukan wawancara akan muncul.

"Jadi apa masalahnya jika kita gunakan hasil seleksi murni? Itu malah hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dengan data. Kalau seleksi wawancara, sulit untuk mengukur hasilnya," tandasnya.

Kresna Budi pun berharap, apabila hasil seleksi ini belum ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, agar dapat dilakukan evaluasi dengan memperhatikan rekomendasi dewan. "Saya hanya ingin, setiap keputusan yang diambil Pak Gubernur itu bijak dan tidak salah," ucapnya. san/dev

• TAGS:
• Denpasar