Polemik Kepengurusan Rumah Pintar, Komisi IV DPRD Karangasem Turun Kelokasi

suaradewata.com

Karangasem, suaradewata.com -Polemik kepengurusan Rumah Pintar bantuan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) pada masa Pemerintahan Presiden ke 6 RI, Susilo bambang Yudhoyono (SBY) di Desa Muntigunung terus bergulir dan sampai saat ini belum ada  titik temu. Sayangnya polemik ini berpengaruh pada kegiatan di Rumah Pintar tersebut dan anak-anak didik yang menjadi korban lantaran tidak bisa maksimal mengikuti kegiatan di rumah pintar tersebut.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Karangasem, yang diuketuai I Nyoman Musna Antara, Selasa (2/5/2017) turun langsung melakukan Sidak kerumah pintar tersebut. Sidak itu dilakukan untuk mengetahui secara jelas kondisi Rumah Pintar yang dipolemikkan itu termasuk kegiatan anak didik disana. Di lokasi, anggota dewan bertemu dan berdialog dengan Wayan Darmayasa, tenaga kebersihan yang setiap harinya bekerja di Rumah Pintar itu.

Kepada anggota dewan, Darmayasa mengakui jika dirinya sudah hampir tiga bulan tidak menerima honor. “Sejak terjadi konflik kepengurusan tepatnya sejak Rumah Pintar ini disegel oleh Perbekel, kami belum menerima gaji karena DPMD belum mau membayarkan gaji dengan alasan itu,” ungkap Darmayasa yang mengaku gaji perbulannya Rp. 900 ribu. Tiga bulan tidak menerima gaji cukup membuat dirinya kelimpungan karena selama ini dia berharap dari gaji itu untuk mencukupi kebutuhan hidup kelurganya.

Keluhan serupa juga disampaikan Made Lelasana, lelaki ini mengaku terpaksa harus berhenti kuliah lantaran tidak bisa membayar biaya kuliah, mengingat selama ini biayanya dari gajinya sebagai waker. “Gajinya sudah hampir tiga bulan ini belum cair, jadi saya terpaksa berhenti dulu kuliah karena tidak ada biaya,” ucapnya, sembari berharap agar anggota dewan bisa memperjuangkan nasib mereka dan mengakhiri permasalahan kepengurusan di Rumah Pintar itu sehingga mereka bisa bekerja dan gajian lagi seperti biasa.

Diakuinya sejak Rumah Pintar itu disegel dan terjadi kisruh kepengurusan, kegiatan di Rumah Pintar itu banyak yang tidak berjalan, seperti kegiatan ketrampilan di Ruang Kriya, kegiatan latihan seni dan pelatihan komputer. “Sementara ini yang masih buka dan berjalan hanya PAUD nya saja pak,” tandasnya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, Nyoman Musna Antara, mengatakan penyegelan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu sangat mengganggu kondisi Rumah Pintar. Untuk itu pihaknya berharap pemerintah segera bertindak menangani masalah tersebut agar rumah pintar itu bisa beraktifitas normal dan pegawai bisa gajian. “Kami akan memanggil leading sektornya dalam hal ini Dinas PMD, PKK dan Dinas Pendidikan Karangasem untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Musna Antara.

Dipihak lain, Perbekel Tianyar Barat, Agung Pasrisak Juliawan, kepada wartawan membantah tegas jika dirinya telah melakukan penyegelan. “Tidak ada penyegelan, masih buka kok! Cuman DPRD nya saja yang ruwet,” lontarnya sambil mengatakan tidak terlalu mengerti soal itu, namun dirinya tidak membantah sempat mengusulkan kepengurusan baru.nov/aga

• TAGS:
• Karangasem