APRINDO Bali Himbau Peritel Ambil Margin Wajar Jelang Hari Raya Nyepi

Jumat, 17 Maret 2017

00:00 WITA

Denpasar

3264 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

istimewa

“Dorong Pemerintah Tegas Menertibkan Minimarket Bodong”

Denpasar, suaradewata.com - Jelang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan, DPD APRINDO BALI menghimbau peritel mengambil margin yang wajar. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD APRINDO Bali, Gusti Ketut Sumardayasa didampingi Sekretaris I Made Abdi Negara dalam keterangan persnya.

Menurut Gusti, meskipun peritel juga sedang menghadapi dampak berat kondisi ekonomi global yang membuat perekonomian melambat saat ini, tetapi dia tetap menghimbau agar peritel bijaksana dalam menentukan margin yang nantinya akan mempengaruhi harga jual kepada konsumen. “Selain kita para peritel, masyarakat juga sama-sama sedang menghadapi dampak yang berat atas kondisi ekonomi saat ini, sehingga sangat bijak jika kita bisa membantu masyarakat dengan mengendalikan harga jual wajar”ungkapnya.

Hari raya besar, memang biasanya menjadi momen penting bagi peritel untuk mencapai penjualan maksimal melalui promo, terlebih hari raya yang bertumpuk yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Galungan yang berjarak tidak lebih dari 10 hari, tentu peritel harus memiliki strategi yang tepat dalam melakukan stock barang hingga menentukan harga jual.

Mengenai maraknya usaha pemerintah dalam menertibkan usaha ritel yang tidak berijin alias bodong, Gusti menyatakan pihaknya menyambut baik. Penertiban usaha ritel yang tidak berijin, akan memberikan dampak yang positif untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan meminimasi dikotomi ritel nasional dan ritel lokal. “Kami akan terus menghimbau kepada anggota asosiasi agar taat pada aturan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif, demikian juga pemerintah kami dukung untuk bertindak tegas, kami siap bersinergi untuk itu”imbuhnya.

Ditambahkan Gusti, pihaknya tidak menepis dugaan adanya usaha ritel yang tidak berijin alias bodong, namun pihaknya meminta agar bisa dipilah mana peritel nakal yang dengan sengaja menggunakan celah aturan untuk bisa mendirikan usaha bodong atau ijin usaha yang tidak sesuai dengan skala dan mana peritel yang benar-benar tidak memahami aturan, terutama adalah peritel pemula. “Ibarat pengguna dan pengedar narkoba yang diatur Undang-Undang, ini juga mesti dibedakan cara penanganannya, karena didalamnya ada tanggungjawab pemerintah dalam mensosialisasikan dan menjelaskan tentang berbagai aturan yang juga diatur oleh Undang – Undang “tegasnya.

Abdi Negara menambahkan, meskipun prediksi ekonomi nasional akan bertumbuh di angka 4,9% pada triwulan 1 tahun 2017, namun menurutnya indikator riil termasuk daya beli masyarakat ditingkat regional/propinsi belum memperlihatkan kondisi yang membaik. Secara nyata di lapangan, daya beli masyarakat masih rendah walaupun pihaknya memprediksi adanya kenaikan omzet penjualan di triwulan 1, walaupun tidak sebesar triwulan 1 tahun 2016, akibat pengembangan unit usaha ritel yang dilakukan oleh beberapa brand besar di Bali. “Pengembangan unit usaha yang cukup massif dalam 3 bulan diawal tahun 2017 ini, menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan sekaligus mendorong kenaikan omzet secara umum”ujarnya.

Meski begitu, kondisi berat yang dihadapi pengusaha juga berimbas pada penurunan omzet yang dialami beberapa unit usaha karena berbagai sebab, baik ketersediaan barang maupun dampak organik menurunnya daya beli masyarakat. Bahkan, pihaknya menyatakan beberapa peritel menutup usahanya serta disinyalir ada juga yang sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. “Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain selain terus bersinergi untuk mendorong pertumbuhan atau sekedar bertahan, ini penting dan wajib didukung semua pihak”jelasnya. rls/ari