Interaktif DPRD Bangli, Dorong Pembentukan Forum Gapoktan Se-Bangli

Jumat, 10 Maret 2017

00:00 WITA

Bangli

3058 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

suaradewata.com

Bangli, suaradewata.com - Berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Bangli, mencuat dalam interaktif yang digelar DPRD Bangli, Jumat (10/03/2017) di Gedung DPRD Bangli. Salah satunya menyangkut persoalan badan hukum, permodalan hingga mulai seretnya air irigasi. Untuk itu, dalam interaktif yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komang Carles didampingi Ketua Komisi II Ketut Mastrem, kalangan wakil rakyat berkomitmen mengarahkan anggaran lebih banyak untuk keberpihakan kepada nasib petani. Selain itu, kalangan wakil rakyat ini mendorong pembentukan Forum Gapoktan Kabupaten Bangli.

Interaktif dihadiri sejumlah anggota komisi II dan komisi III. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri langsung Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, Wayan Sukartana beserta jajarannya. Pada kesempatan tersebut, Sang Putu Adil salah seoarang perwakilan Gapoktan dari desa jehem, Tembuku mengemukakan, banyak Gapoktan belum berkekuatan hukum atau berbadan hukum yang menyebabkan posisi tawarnya menjadi rendah. “Karena banyak Gapoktan susah mengurus badan hukum, hal ini pula menyebabkan bantuan yang diberikan belum bisa maksimal. Dampaknya, pelaksanaan kemitraan usaha tani juga menjadi tidak optimal,” ungkapnya.

Selain itu, berbicara soal permodalan diharapkan Pemkab Bangli bisa menyertakan modal khusus untuk petani yang tidak mampu. Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti mulai seretnya debit air irigasi yang menyebabkan para petani kesulitan untuk bercocok tanam. Kondisi ini, diduga akibat mulai maraknya sumur bor. Untuk itu, pihaknya berharap agar instasi terkait segera mengeluarkan regulasi untuk mengatur persoalan tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan, Sandiyasa salah seorang perwakilan Gapoktan dari desa Katung Kintamani. Disampaikan, selain kesulitan dalam mengurus badan hukum, biaya yang dikeluarkan juga sangat besar. “Saya harap, pemerintah bisa memberikan solusi atas persoalan kami,” sebutnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Bangli Ketut Mastrem menyampaikan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memudahkan petani dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan segera membentuk Forum Gapoktan Kabupaten Bangli. “Dengan pembentukan Forum Gapoktan Kabupaten Bangli ini, nantinya akan bisa memudahkan komunikasi dan koordinasi. Sekaligus forum ini, nantinya bisa memfasilitasi keluhan-keluhan petani dengan lebih cepat,” tegasnya.

Diharapkan Gapoktan sebagai wadah pembinaan kelembagaan petani perlu dimantapkan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan system agribisnis. Terlebih diakui, produk domestik regional bruto (PDRB), Kabupaten Bangli banyak disumbangkan dari sektor pertanian. “Untuk itu, perlunya penggabungan poktan dalam gapoktan agar menjadi lembaga petani yang lebih kuat dan mandiri serta berdaya saing,” tegasnya.

Senada dengan Mastrem, menyikapi berbagai persoalan yang mencuat dalam interaktif tersebut, Wakil DPRD Bangli Komang Carles, menyampaikan diperlukan komitmen semua kalangan dalam mengarahkan prioritas anggaran demi keberpihakan kepada petani. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu permodalan, yakni dengan melakukan penyertaan modal di bank pasar. “Sepanjang regulasi memungkinkan, kita akan lakukan penyertaan modal di Bank Pasar. Realisasinya khusus untuk Gapoktan yang kategorinya tidak mampu, supaya bisa meringankan beban petani yang tidak punya jaminan,” tegasnya. ard/ari