PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

Jalan Anyelir I, Nomor 4A, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali

Call:0361-8311174

info@suaradewata.com

424 Bidan PTT di Bali Mengadu ke Dewan

Kamis, 01 Desember 2016

00:00 WITA

Denpasar

3629 Pengunjung

PT Suara Dewata Media - Suara dari Pulau Dewata

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - 424 bidan PTT di Bali, hingga kini nasibnya terkatung-katung. Pasalnya, ratusan bidan ini sudah mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 21-23 Juli 2016 di SMA 7 dan SMK 4 Denpasar, namun justru belum ada pengumuman terkait kelulusan sampai saat ini.

Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi 424 bidan PTT tersebut. Guna memperjuangkan nasibnya, Forum Bidan PTT memilih mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Rabu (30/11). Mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta dan Anggota Ketut Mandia.

"Kami sudah mengikuti tes CPNS enam bulan lalu. Tetapi sampai saat ini, belum ada kabar atau pengumuman, apakah kami lulus atau tidak," beber Ketua Forum Bidan PTT, Wayan Nurleni, dalam aduannya di hadapan Parta dan Mandia.

Menurut Nurleni, kondisi ini membuat para bidan PTT resah. Pasalnya, banyak dari mereka yang sudah berumur lebih dari 35 tahun, dengan masa pengabdian 5 tahun sampai 12 tahun. "Di samping itu kami juga resah karena masa pengabdian kami akan berakhir pada April serta Juni 2017. Masa kontrak akan berakhir, tetapi setatus kami masih mengambang," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Forum Bidan PTT juga juga menyayangkan sikap Pemprov Bali yang tidak jadi memberikan insentif. "Padahal, Bapak Gubenur sudah janji pada saat simakrama tahun 2015 lalu di Wantilan DPRD Bali, untuk memberikan PTT Pusat insentif. Tetapi sampai sekarang janji itu belum terealisasi," ujar Nurleni.

Menanggapi nasib para bidan PTT ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, mengaku turut prihatin. Ia berpandangan, para bidan ini adalah garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap ibu hamil dan  balita. Sayangnya, Dinas Kesehatan justru tidak pernah mengusulkan insentif untuk para bidan PTT ini, sebagaimana dijanjikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

"Dinas Kesehatan tidak pernah mengusulkan itu. Di sisi lain, APBD Bali juga sudah ketok palu. Jadi tidak bisa lagi memasukkan insentif untuk para bidan PTT ini," ujar politisi PDIP asal Gianyar itu, seusai menerima Forum Bidan PTT.

Meski demikian, Parta berjanji akan memperjuangkan nasib para bidan PTT ini. "Kami akan perjuangkan. Kami akan bersurat ke Menpan dan Menteri Kesehatan. Jika diperlukan, kami akan menghadap ke Jakarta. Kita tidak ingin nasib para bidan PTT ini terkatung-katung," pungkas Parta. san/ari


Komentar

Berita Terbaru

\