Legislator: Ada Apa dengan Bendungan Titab?

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Bendungan Titab-Ularan di Kabupaten Buleleng, saat ini tak kunjung difungsikan. Padahal, proyek yang dikerjakan pada tahun 2011 hingga 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 428,7 miliar lebih itu, telah diresmikan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kondisi inipun menuai sorotan dari DPRD Provinsi Bali. "Kehadiran Bendungan Titab ini sangat ditunggu masyarakat. Tetapi pertanyaannya, kenapa airnya belum diisi sampai sekarang? Kenapa  bendungan Titab belum difungsikan?" kata anggota Komisi III DPRD Bali Wayan Adnyana, di Gedung DPRD Bali, Senin (10/10/2016).

Dikatakan, sesungguhnya ada tiga tujuan utama pembangunan bendungan Titab, yakni untuk meningkatkan produksi pertanian, sebagai sumber pembangkit listrik, dan sebagai obyek wisata.

"Kalau tiga tujuan itu belum berfungsi karena belum diisi air, orang mau lihat apa di sana?" tegas Adnyana, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali itu.

Ia menambahkan, bendungkan Titab sesungguhnya sudah diresmikan oleh Megawati. Hanya saja setelah peresmian, dilakukan ujicoba dan malah terjadi peledakan.

"Pendapat kita orang awam, jangan-jangan ledakan itu berpengaruh terhadap konstruksi. Ternyata menurut Dinas Pekerjaan Umum, tidak ada masalah. Katanya, hanya soal teknis," tutur Adnyana.

Jika benar hanya terjadi masalah teknis dalam ledakan tersebut, imbuh Adnyana, maka seharusnya saat ini bendungan Titab dapat difungsikan. "Tetapi kenapa airnya belum diisi sampai sekarang? Ada apa sebenarnya dengan bendungan Titab?" ujarnya.

Politisi asal Tabanan itu menyayangkan, kondisi ini dibiarkan oleh instansi terkait. Padahal, bendungan Titab sudah sangat ditunggu oleh masyarakat.

"Harus ada jalan ke luar. Harus dikaji ulang jika memang terjadi masalah. Jangan malah didiamkan seperti ini," tandas Adnyana.

Disinggung tentang potensi kerugian negara apabila terjadi persoalan dengan konstruksi akibat ledakan saat ujicoba, Adnyana enggan menjawabnya. Ia berargumen, pihaknya masih memegang laporan Dinas Pekerjaan Umum, yang menyebutkan tak ada persoalan dengan konstruksi bendungan akibat ledakan yang pernah terjadi.

"Semoga saja benar hanya masalah teknis. Tetapi dari pemberitaan media saat ledakan itu terjadi, semburan air bahkan mencapai 30 meter dan merendam sekian desa. Belum lagi ledakannya terjadi selama tiga kali ketika itu," pungkas Adnyana. san/hai

• TAGS:
• BIROKRASI
• DPRD BALI
• BENDUNGAN TITAB