Tanpa Koordinasi dan Kontribusi, Badan Pengelola Jatiluwih Diprotes
Kamis, 22 September 2016
00:00 WITA
Tabanan
6442 Pengunjung
suaradewata.com
Tabanan, suaradewata.com– Upaya Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih Penebel untuk mengembangkan jalur trekking dikawasan tersebut boleh-boleh saja. Namun penataan dan penggalian wisata baru itu tentunya harus berkoordinasi dengan warga sekitar. Lantaran tidak ada koordinasi dan kontribusi pengembangan jalur trekking dari subak Muntig ke subak Besikalung kini menjadi polemik dan diprotes warga.
Menurut pendiri sekaligus ketua LSM/Ormas Jatiluwih Tabanan Bersatu (JTB) I Wayan Subagia Arimbawa,A.Md.Kom Kamis, (22/09/2016) pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat akan digunakannya sawah warga untuk jalur trekking namun tidak ada koordinasi. Dijelaskan pemasangan Jalur Trekking Jatiluwih di sebelah Barat Pura Besikalung menuju Sawah Pan Supri paling atas melewati Sawah Pan Bagia sebagai Pemilik sawah. “Dalam pengecekan kita sedikitnya ada sawah 4 warga yang dilewati jalur trekking baru salah satunya milik pak Supri dan Pan Bagia, namun tidak ada koordinasi dan kontribusi, sehingga warga keberatan” ucapnya. Padahal kata dia sudah menjadi kesepakatan dan aturan bahwa jika ada tanah warga yang dilewati jalur harus berkoordinasi dan yang bersangkutan wajib mendapatkan kontribusi sekitar Rp. 500.000 per tiga bulan. Sedangkan jika yang dilewati jalur adalah tanah subak maka tidak lagi perlu membayar kontribusi.
Atas hal itu Subagia mengaku pada 17 September 2016 lalu pihaknnya langsung berkoordinasi dengan Badan Pengelola DTW Jatiluwih dan bertemu dengan salah satu pengurus Hendra, selanjutnya menuju papan petunjuk trekking dan ketemu dengan Kepala Subak Besikalung. Dan sesuai dengan penjelasan Kepala Subak Besikalung yang dilalui itu bukanlah jalan subak. “Sesuai dengan penjelasan Kepala Subak, jalur tersebut bukan jalan subak, sesuai aturan harusnya ada koordinasi dan yang bersangkutan mendapatkan kontribusi dari pihak pengelola,” ucapnya. Subagia juga mengaku, sempat kembali mendatangi kantor Badan Pengelola untuk mengisi buku keluhan, lantaran buku keluhan tidak ada pihaknyapun berinisiatif menulis surat dengan tulisan tangan untuk disampaikan ke Pengelola. Pada prinsipnya Subagia mengaku pihaknya berharap pihak pengelola segera melakukan koordinasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
Dipihak lain Badan Pengelola DTW Jatiluwih, Nengah Tirta hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. Begitu juga saat nomer ponselnya beberapa kali dihubungi tidak diangkat meski ada nada sambung. sbg/gin
Komentar