PDIP Belum Bisa Pecat Dewa Sukrawan

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Pilkada Buleleng, tinggal enam bulan lagi digelar. Menariknya, selaku partai pemenang, PDIP justru tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tentang Rekomendasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buleleng.

Di sisi lain Bendahara DPD PDIP Provinsi Bali Dewa Nyoman Sukrawan, justru mantap dengan pilihannya maju sebagai Calon Bupati Buleleng melalui jalur perseorangan/ independen. Dewa Sukrawan menunjuk tokoh Partai Demokrat, Dharma Wijaya, sebagai Calon Wakil Bupati yang mendampinginya.

Kondisi ini membuat dinamika di akar rumput PDIP mulai memanas. Demikian halnya dengan Partai Demokrat. Bahkan ada sinyalemen kuat, bertarungnya Dewa Sukrawan melalui jalur perseorangan, membuat dukungan PDIP terbelah jelang Pilkada Buleleng 2017 mendatang.

Apalagi, sejauh ini PDIP belum bisa menjatuhkan sanksi kepada Dewa Sukrawan karena terganjal rekomendasi DPP PDIP. PDIP baru bisa menjatuhkan sanksi berat termasuk sanksi pemecatan kepada Dewa Sukrawan, mengandaikan DPP PDIP telah merekomendasikan nama lain untuk bertarung di Pilkada Buleleng.

Hal ini dibenarkan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali IGN Jayanegara, saat dikonfirmasi via telepon di Denpasar, Jumat (19/8). "Kalau nantinya rekomendasi dari DPP sudah turun dan jelas kepada siapa rekomendasi diberikan, tentu saja nanti partai akan mengambil tindakan terhadap kadernya yang dinilai melanggar instruksi partai,” ucapnya.

Alasan lain PDIP belum bisa menjatuhkan sanksi bagi Dewa Sukrawan, karena karena partai itu masih menunggu proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng terhadap pasangan calon independen. Jika Dewa Sukrawan yang berpasangan dengan Dharma Wijaya lolos di jalur perseorangan, maka PDIP akan segera bersikap.

"Jadi nanti kalau dari hasil verifikasi, dinyatakan lolos dan memenuhi syarat sebagai calon lewat jalur independen, maka partai akan segera bersikap," tegas Jayanegara, yang juga Wakil Walikota Denpasar.

Ditanya langkah yang diambil dalam situasi seperti ini, Jayanegara mengatakan, dengan belum adanya rekomendasi dari DPP PDIP, maka dirinya bersama Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, akan mendatangi DPP PDIP. Mereka akan mempertanyakan kejelasan jadwal turunnya rekomendasi untuk Pilkada Buleleng.

"Sesuai rencana, kami bersama ketua akan ke Jakarta untuk mempertegas kembali pada DPP, kapan rekomendasi akan dikeluarkan,” papar Jayanegara.

Lalu apa langkah yang diambil apabila rekomendasi DPP PDIP berbeda dari yang diusulkan selama ini? Ditanya demikian, Jayanegara hanya menjawab secara diplomatis. Menurut dia, apapun rekomendasi nantinya, pihaknya akan mendukung penuh keputusan DPP PDIP.

"Siapapun nanti yang direkomendasi oleh partai, semua kader harus mendukung penuh. Seluruh kader partai harus menjalankan tugas dan perintah ketua umum, untuk mengamankan dan melaksanakan instruksi sekaligus memenangkan calon yang direkomendasikan," pungkas Jayanegara. san/ari

• TAGS:
• Denpasar
• Politik
• PDIP
• Sukrawan
• Pilkada