Hadapi Tantangan Global, PHRI Tabanan Ajak Pelaku Pariwisata Rapatkan Barisan
Minggu, 14 Agustus 2016
00:00 WITA
Tabanan
3770 Pengunjung
suaradewata
Tabanan, suaradewata.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Cabang Tabanan, Sabtu (13/8/2016) menggelar Rapat Koordinasi pembentukan BPC Kabupaten Tabanan bertempat di Wantilan Dewi Sinta, Tanah Lot Tabanan Bali.
Rakor PHRI ini dihadiri puluhan pemilik/perwakilan pengusaha hotel dan restoran, pengelola akomudasi wisata, lembaga pendidikan pariwisata, serta pegiat wisata desa maupun wisata subak yang ada sejumlah kecamatan di Tabanan.
Pengemban mandat pembentukan kepengurusan PHRI BPC Tabanan I Gusti Bagus Damara dalam sambutannya mengatakan, Rakor dimaksudkan untuk melakukan konsolidasi sebelum dilaksanakannya musda.
“Dunia kepariwisataan sesungguhnya banyak menghadapi tantangan sehingga PHRI sebagai salah satu organisasi besar dan anggotanya berkontribusi besar bagi daerah perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya,” terang Bagus Damara.
Selama ini pemerintah selalu melibatkan PHRI dalam penyusunan berbagai kebijakan. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah agar peraturan dan kebijakan yang akan ditetapkan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Melalui rapat koordinasi ini, kedepan PHRI (Tabanan-red) diharapkan dapat menjadi media koordinasi terutama dalam menghadapi persaingan dunia bisnis kepariwisataan.
“Saya tidak mau memasukan nama-nama menjadi pengurus tanpa kenal nama dan orangnya, kecuali sebelumnya saya sudah kenal dan walau pada kesempatan ini tidak hadir,” pungkas Bagus Damara.
Pada rakor kali ini, turut memberi arahan Direktur Eksekutif PHRI Bali IB. Purwa Sidemen. Dalam pemaparannya Purwa Sidemen banyak mengulas kedudukan fungsi dan tugas PHRI maupun Asosiasi Kepariwisataan lainnya dari demensi hukum dan peraturan perudang-undangan, dimulai dari UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan aturan-aturan terkait lainnya.
Purwa Sidemen memaparkan, menghadapi persaingan global, maka seluruh hotel dan akomodasi wisata kedepannya harus mengantongi sertifikat standar keamanan dan pelayanan. Selama ini PHRI Bali sudah terlibat langsung dalam proses sertifikasi tersebut, terang Purwa Sidemen.
“Kami berusaha membantu anggota agar proses setifikasi bisa lebih cepat selesai. Demikian juga soal pembiayaan bisa lebih murah. Untuk hotel bintang lima iuran sertifikat standar pelayanan disepakati hanya Rp 5 juta per tahun dan untuk hotel melati atau atau hotel yang kecil-kecil cukup Rp 200 ribu saja per tahun,” tandas Purwa Sidemen.
Rapat koordinasi kali ini juga dibarengi dengan acara “Bincang Bisnis”, menghadirkan pembicara dari pihak manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tabanan.
Sebelumnya, Bagus Damara mengatakan, “PHRI dan BRI telah menandatangani MOU kerjasama, saya dan pelaku usaha lainnya sudah lama bekerjasama dengan BRI, kami berharap antara pelaku usaha dan dunia perbankan bisa saling mendukung,” ucap Bagus Damara.
Dari hasil rapat koordinasi ini, diharapkan PHRI Tabanan segera bisa menggelar Musda dan Rapat Kerja sehingga keberadaan organisasi PHRI di Tabanan bisa segera dirasakan manfaatnya. nur/hai
Komentar