Impor Daging, Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Opini, suaradewata.com - Konsumsi masyarakat  Indonesia terhadap  daging sapi  tinggi, sementara ketersediaan daging sapi nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisinya pengusaha nasional tidak bisa menyiapkan  daging sapi  yang dibutuhkan masyarakat.  Imbasnya harga daging sapi dipasaran meningkat sehingga masyarakat tidak dapat membelinya.Minimnya pasokan daging sapi nasional membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan impor daging sapi. Kebijakan pemerintah tersebut untuk menstabilkan stok dan harga daging sapi, agar ketersediaan daging sapi mencukupi  dan harga daging sapi dipasaran tidak melonjak tajam.

Pada awal Juni  2016 di dalam memenuhi kebutuhan daging pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri pemerintah memutuskan untuk mengimpor daging sapi dari Australia. Keputusan kebijakan impor daging sapi tersebut menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang menolak kebijakan impor daging sapi menyatakan kebijakan tersebut  merupakan solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang pemerintah seharusnya melakukan impor bibit sapi, bukan impor daging sapi.

Keinginan Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi turun menjadi sekitar Rp. 80 ribu per kilogram setelah keran impor dibuka, walaupun  belum membuahkan hasil yang memuaskan, tetapi sudah mampu memperbanyak ketersediaan daging di pasaran, sehingga harga daging dipasaran  tidak melonjak terlalu tinggi. Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi khususnya pada masyarakat menengah ke bawah juga melakukan operasi pasar, pada saat Hari Raya Lebaran, dan masyarakat sangat terbantu karena harga pada operasi pasar terjangkau dibawah seratur ribu.  

Pakar peternakan/Dekan Fakultas Peternakan  Universitas Gadjah Mada (UGM), Ali Agus, mengungkapkan bahwa impor daging sapi itu merupakan kebijakan jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah. Mengenai minimnya pasokan daging sapi nasional, selama ini pemerintah hanya mengandalkan kebijakan impor daging untuk menekan harga daging sapi di pasaran. Namun tidak melakukan kebijakan untuk menambah populasi sapi betina produktif. Pemerintah perlu melakukan impor bibit sapi hidup untuk menambah jumlah populasi sapi. Harga daging sapi akan terus tinggi bila hanya dengan kebijakan impor daging sapi. Sementara  Anggota DPR RI Komisi II Bambang Riyanto menilai rencana pemerintah melakukan impor daging sapi   kurang tepat. Untuk mengatasi permasalahan harga daging sapi yang terus naik  harus dilihat dulu kondisinya di daerah seperti apa. Melakukan impor daging sapi  untuk menurunkan harga daging sebagai sebuah opsi yang paling mudah tanpa memikirkan efek lainnya.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Syarkawi Rauf, mengatakan bahwa keputusan impor daging sapi harus dikelola dengan maksimal sehingga tujuan pemerintah menstabilkan harga daging sapi dapat tercapai.  Sementara, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan kehadiran daging sapi impor akan membuat usaha peternakan menjadi kolaps. Karena, dengan harga daging di pasaran Rp 92 ribu perkilogram, sudah stabil.  Peternak akan kolaps, jika dipaksa datang daging impor.  Jika Kementerian Perdagangan betul-betul impor daging pihaknya berupaya tidak sampai masuk ke Bojonegoro. Caranya,  menutup pintu-pintu perdagangan agar daging sapi impor tidak bisa beredar di pasaran.  Jika pemerintah pusat ngotot menggelar daging impor, juga harus dibarengi dengan bantuan bibit sapi. Tentu saja, hitungannya harus sesuai dengan harga daging di pasaran.    Misalnya, jika harga ditarget Rp 70 ribu perkilogramnya, tentu bantuan untuk bibit sapi, disesuaikan dengan karkasnya. Pertanyaannya, apakah daging impor akan ada bantuan bibit atau hanya mengejar kebutuhan sesaat.   

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemberian izin impor daging beku di tengah masih tidak stabilnya harga daging sapi yang dihasilkan oleh para perternak lokal. Ini kebijakan yang melukai peternak nasional. Tidak mungkin harga daging sapi impor bisa semurah itu.  Kebijakan penurunan harga daging sapi sangat tidak memihak kepada peternak lokal sehingga langkah impor tersebut disayangkan.   Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, terkait dengan rencana pemerintah mengimpor daging kerbau, mengatakan tidak setuju terhadap rencana impor yang dinilai sebagai upaya menurunkan harga daging.  Jika pemerintah ingin melakukan impor daging kerbau, harus betul-betul memenuhi sesuai mekanisme aturan yang ada. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak biasa dengan makan daging kerbau. Kebijakan impor daging kerbau juga bertentangan dengan budaya konsumen di Indonesia.  Tujuan pemerintah mengimpor daging kerbau adalah menyiasati agar harga daging sapi bisa turun hingga dibawah Rp80.000 per kilogram.

Adanya  penolakan oleh pemerintah daerah, pengamat dan elemen masyarakat lainnya atas kebijakan pemerintah mengimpor daging sapi dengan dasar-dasar diatas sebenarnya tidak juga salah, namun demikian kebijakan impor daging sapi  oleh pemerintah,  semata-mata agar daging sapi banyak dipasaran sehingga harganya tidak mudah dimainkan oleh para spekulan daging sapi. Dengan banyak tersedianya daging sapi maka para pedagang tidak semau-maunya menaikkan harga daging yang memang banyak diminati masyarakat Indonesia. Jika di negara lain harga daging bisa di bawah Rp 80.000 bukan tidak mungkin di Indonesia juga bisa di bawah 100.000/kg. 

Wacana pemerintah melalui Kementerian Pertanian  ingin mengimpor daging kerbau dari India kiranya bukan kebijakan yang salah.  Karena daging kerbau  sangat layak dan enak untuk di konsumsi,  saya kira  masyarakat Indonesia juga banyak yang menyukainya. Dengan tersedianya daging kerbau,  harganya yang relatif terjangkau dibanding daging sapi, kiranya masyarakat dapat mempunyai opsi atau beralih kepada daging kerbau, hal itu  tidak bertentangan dengan budaya masyarakat. Penulis dan keluargapun suka dengan daging kerbau dan bukan tidak mungkin apabila daging kerbau mudah dijumpai dan harganya relatif terjangkau, maka banyak masyarakat yang akan beralih mengkonsumsi daging kerbau, apalagi  daging sapi masih mahal dipasaran.

Untuk nasib para peternak lokal di daerah daerah kiranya pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap memperhatikan kegiatan usahanya bukan tidak mempedulikannya dan hanya memperhatikan kegiatan impor daging. Nantinya pemerintah akan melakukan kebijakan  misalnya akan memberikan bantuan bibit sapi ataupun bantuan lainnya dengan tujuan petani/peternak lokal dapat mengembangbiakkan pemberian dari pemerintah agar Indonesia surplus sapi. apabila siklus penjualan dan harga daging sapi oleh peternak lokal sudah berjalan sesuai dengan harapan maka kiranya impor daging sapi dan kerbau juga dapat  dikurangi. Pastinya kebijakan pemerintah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat  yang ingin mengkonsumsi daging  juga masyarakat yang berfrofesi sebagai  petani/peternak sapi bukan kebijakan yang membuat mereka sengsara. 

Oleh : Pujo Susanto S.IP  ( Pemerhati Kebijakan Pemerintahan)

• TAGS:
• Nusantara