2015, Kinerja DPRD Bali Anjlok

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) provinsi Bali mencatat jika kinerja legislatif mengalami penurunan jika dibanding tahun 2014. Pada tahun 2015, Perda yang merupakan inisatif DPRD 0,00 persen, sedangkan tahun 2014 mencapai 28,57. Kemudian, rekomendasi DPRD kepada eksekutif juga mengalami penurunan dari 10,71 di tahun 2014 menjadi 3,57 di tahun 2015.

Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho mengatakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hal politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

"Sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia," jelas Adi Nugroho di Denpasar, Rabu (03/8/2016).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali menunjukkan bahwa pada tahun 2015 indeks demokrasi Bali sebesar 79,83 atau naik 3,70 poin jika dibandingkan dengan IDI Bali 2014 sebesar 76,13. Meski mengalami peningkatan, kualitas kinerja demokrasi di Bali masih tergolong sedang. Ini menunjukkan, IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi.

Salah satu tim Pokja IDI Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, mengatakan buruknya kinerja legislatif yang tidak mampu membuat atau menggodok sebuah Perda disebabkan proses rekrutmen kaderisasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan politik dari parpol yang bersangkutan.

"Hulunya ada di partai politik, proses rekrutmen tidak diimbangi dengan kecerdasan kader yang menjadi anggota legislatif. Sehingga ketika menjadi anggota dewan, kader tersebut tidak mempunyai kemampuan serta ide-ide yang luar biasa untuk menggodok perda. Baik perda inisiatif maupun perda rekomendasi," ujar dia.

Mantan srikandi partai Golkar ini juga menambahkan, kemampuan anggota DPR untuk merangsang inisiatif sangat minim, meskipun ada, itu juga sangat sedikit.

"Seharusnya dana yang didapat parpol dari ABPD digunakan untuk memberikan pencerdasan serta pendidikan kepada kader, bukan hanya digunakan untuk acara-acara seremonial," tukas Sri Wigunawati. Pihaknya segera akan mengumpulkan pihak terkait yang mengakibatkan jebloknya IDI provinsi Bali.

"Sudah ada surat keputusan Gubernur yang menginisiasi Kesbangpol dan kita sgera melakukan pertemuan kepada pihak terkait yang justru menimbulkan IDI Bali jeblok misalnya DPR kita akan tanyakan kendala temen-temen di dalam sana untuk meningkatkan kinerjanya," tandas Sri Wigunawati.

Kesbangpol juga menurutnya, memiliki kewenangan melakukan pengawasan kontrol APBD yang digunakan parpol serta menggunakan pendekatan kerjasama kepada komponen penyebab  IDI menurun seperti melakukan hearing ke DPRD Bali.ids/aga

• TAGS:
• Denpasar