Disinggung Tunjangan Rumjab, Humas Dan Bendahara Saling “Pingpong”

ilustrasi

Buleleng, suaradewata.com  – Fakta lucu kembali menyeruak dari balik dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng tentang tunjangan rumah jabatan bagi anggota dewan. Pasalnya, belakangan diketahui seluruh anggota dewan tinggal di rumahnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Kepala Bagian Humas DPRD Kabupaten Buleleng, Putra Aryana.

“Rumah jabatan ketua dewan pun jarang ditempati oleh Ketua Dewan kecuali ada acara penting atau tamu penting. Pak Ketua (Dewan) lebih sering tinggal dirumahnya sendiri karena kebetulan ada di kawasan kota Singaraja,” kata Putra, Rabu (20/7/2016).

Dalam ketentuan terkait keberadaan tunjangan rumah bagi anggota dewan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006.

Yang di dalam aturan tersebut disebut hak anggota dewan untuk mendapat sebuah rumah jabatan yang kemudian diakui oleh Putra bahwa keberadaan perumahan khusus anggota dewan di Buleleng masih belum ada.

Karena tidak ada rumah jabatan, lanjut Putra, maka anggota dewan pun mendapat pengganti berupa uang tunjangan rumah sebagai salah satu tunjangan kesejahteraan di dalam aturan pemerintah tersebut. Ironisnya, dalam regulasi pemerintah tersebut kemudian disebutkan tunjangan rumah kemudian digantikan dengan uang sewa rumah.

Yang menurut keterangan Putra, seluruh anggota dewan lebih memilih tinggal di rumah yang ada pada dapil masing-masing agar mendekatkan diri dengan audiensnya. Bahkan, rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRD di jalan Abimayu Singaraja pun kini sudah tidak lagi dimanfaatkan sebagai rumah jabatan. Melainkan kantor Majelis Utama Desa Pakraman Buleleng.

Di singgung mengenai besaran tunjangan sewa rumah yang diterima oleh anggota dewan Buleleng, Putra mengaku tidak mengetahui persis hitungan dan angka yang diberikan. Putra yang sempat bolak-balik mencari bagian kebendaharaan dewan pun akhirnya gagal berkordinasi. Ia mengaku kewenangan angka tersebut hanya diketahui oleh bagian keuangan Dewan Buleleng.

“Kalau pastinya saya tidak terlalu tahu. Setahu saya, untuk Ketua dan ketiga wakilnya tidak dapat tunjangan perumahan karena telah diberikan rumah dinas. Mungkin langsung saja ke yang membidangi,” pungkas Putra seraya menyebut nama  seseorang di bagian Bendahara Dewan Buleleng yakni Salmia.

Anehnya, Salmia pun mengaku tidak berani tanpa seijin dari atasanya yakni Kepala Bagian Keuangan Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Bahkan, Kasubag Keuangan pun disebut sedang ikut dalam kunjungan DPRD Kabupaten Buleleng yang saat itu diketahui berangkat seluruhnya ke dua tempat yakni Jakarta dan Surabaya.

“Saya kan tidak punya wenang lah. Saya cuma staff dan atasan saya Kasubag. Kasubag tidak ada, ada Kabag. Kabag tidak ada ada pak Sekwan. Sekwan tidak ada, lalu pak Ketua (DPRD). Ada salah satunya lah. Ini siapa yang mau saya laporin,” ujar Salmia yang bersikukuh walau awak media telah diminta langsung ke bagian bendahara oleh Kabag Humas Dewan.

Ironisnya, selain Kasubag Keuangan yang diketahui tak ada di tempat, ternyata Kabag Keuangan pun turut tak ada ditempat kerja setelah pagi hari sempat datang ke kantor lalu dibilang izin setengah hari kerja. Sejumlah sumber di dewan menyebut keberadaannya di kampung yakni Desa Sembiran. Bahkan, ketika coba dikonfirmasi berulang-ulang, telepon yang diangkat namun tidak ada suara apapun.

Yang lebih mengenaskan, Sekertaris Dewan (Sekwan) Buleleng yakni Gede Wisnawa, pun dikabarkan turut “melali” bersama anggota dewan lain yang kegiatannya dibagi di dua daerah. Wisnawa yang sebelumnya sempat terlihat kemudian dikabarkan telah pulang untuk persiapan keberangkatan mengikuti agenda kunjungan kerja bersama dewan yang disebut seluruhnya dari 45 jumlah dewan menelan anggaran sekitar Rp 500 juta.

Sebelumnya, ketika Kabag Humas Putra Aryana dikonfirmasi mengenai usulan inisiatif pembangunan rumah jabatan bagi anggota dewan agar menghapus anggaran tunjangan tiap bulan untuk sewa rumah, hal tersebut belum pernah sama sekali diusulkan.

“Saya sudah satu tahun di humas dewan dan beberapa bulan tidak aktif karena harus mengikuti diklat pimpinan di provinsi sebagai syarat jadi Kepala Bagian (Humas). Dan sepengetahuan saya, belum pernah sama sekali mendengar ada usulan itu (pembuatan rumah jabatan dewan),” pungkas Putra Aryana.adi

• TAGS:
• RUMAH DINAS
• ANGGOTA DPRD
• BULELENG