Diskes-BPOM Bali Sidak Vaksin Palsu di Rumah Sakit dan Klinik Swasta

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bali melakukan sidak ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ada di Denpasar, seperti rumah sakit swasta, klinik bersalin, tempat praktek dan sebagainya. Sidak itu dilakukan untuk memastikan apakah ada atau tidaknya vaksin palsu yang beredar. Seperti yang marak beredar melalui pemberitaan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Ketut Suarjaya mengatakan, sidak tersebut memang sudah dilakukan selama beberapa hari belakangan ini namun hasilnya masih nihil.

"Kita tidak bisa berhenti sampai disitu. Kita akan menyasar seluruh distributor, rumah sakit, klinik, dokter praktek dan sebagainya. Sidak akan terus dilakukan sampai dengan kita menemukan. Kami sudah menerima informasi ada satu distributor di Bali yang menyebarkan vaksin palsu. Namun kami masih merahasikan karena kita belum memiliki bukti yang akurat. Kalau sudah punya cukup bukti kami akan tindak tegas," ujarnya di lobi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Sidak kali ini akan dilakukan di RS Bali Med, RS Surya Husada, RS Kasih Ibu, Klinik Bersalin Cahaya Bunda, Klinik Bunda Setia, dan beberapa rumah sakit swasta lainnya. Ada juga beberapa rumah sakit dan klinik di kawasan Ubung Denpasar, Jalan Gatot Subroto (Gatsu). "Tim kita akan menyebar dan menyasar ke seluruh rumah sakit swasta dan klinik swasta," kata Suarjaya.

Bila ditemukan hal-hal yang diduga ada vaksin palsu maka petugas langsung mengambil sampel dan mengecek ke laboratoriun di BPOM Bali untuk mengecek apakah apakah vaksin tersebut asli atau palsu.

Menurutnya, sidak akan dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan dilakukan secara serentak di seluruh Bali. Sasaran utamanya adalah rumah sakit swasta dan klinik swasta. Untuk di seluruh Bali ada ratusan rumah sakit swasta dan klinik swasta. Semuanya akan dilacak. Sementara untuk rumah sakit pemerintah, distributornya sudah jelas dari PBF. Dari PBF langsung disalurkan ke 55 rumah sakit pemerintah di Bali.

"Rumah sakit pemerintah tidak mungkin ada vaksin palsu karena jalurnya resmi, melalui tender resmi. Yang kita khawatirkan adalah rumah sakit swasta," ujarnya.

Kekhawatiran beredarnya vaksin palsu ini cukup beralasan karena cakupan balita Bali yang terimunisasi sangat tinggi. Di Bali, cakupannya mencapai 99,5 persen dimana seluruh balita yang dilahirkan terprogram dengan imunisasi.

Ditambahkan, Kepala BPOM Bali Endang Widyowati bahwa sidak akan menyasar lima lokasi RS selain itu BPOM juga menyisir ke PBF. BPOM Bali menurutnya, justru melakukan pengawasan pembelian vaksin melalui jalur ilegal. Namun hingga kini menurutnya peredaran vaksin palsu di Bali belum ditemukan.

"Kemarin dari hasil kita turun, mereka belinya dari jalur resmi, kalau yang jalur ilegal itu kan sistem pembeliannya, makanya kita turun bareng dari Dinas kesehatan, BPOM kita turun juga ke PBF, balai POM selalu sidak dan kalau ilegal dia ini masuk ke ranah kriminal, kalau nantinya kita temukan masuknya jalur pidana ke kepolisian," ujarnya. ids

• TAGS:
• VAKSIN PALSU
• SIDAK
• DINAS KESEHATAN
• BPOM
• BALI