Bantuan Mobil DKP Buleleng Dituding Sarat “Kolusi” dan “Nepotisme”

suaradewata

Buleleng, suaradewata.com - Bantuan Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa 27 unit kendaraan roda empat bak terbuka dituding syarat dengan kolusi. Hal tersebut disampaikan sejumlah Perbekel/ Kepala Desa yang enggan disebut identitasnya, Selasa (21/6).

Sejumlah Perbekel di Kabupaten Buleleng mengatakan bantuan yang diperuntukan kepada pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (PTST) berupa mobil bak terbuka itu dinilai tidak transparan.

“Kami sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang bantuan mobil itu. Berarti kalau seperti itu kan desa saya sudah tidak dapat. Ini juga pengadaannya nggak jelas sebab sebelumnya kami tidak tahu akan ada pengadaan mobil untuk TPST. Mulai dari kriteria, dan bagaimana cara pengajuannya pun tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Apa kami harus lobi-lobi Bupati dulu biar dapat. Apa harus juga dekat dulu dengan Bupati biar dapat,” ujar Perbekel yang mempertanyakan hal tersebut dari bali telepon selulernya.

Kepala DKP Buleleng, Nyoman Genep ketika dikonfirmasi mengatakan, pemberian mobil bak terbuka tersebut diperuntukan bagi pengelolaan sampah di setiap TPST yang ada di desa. Dikatakan, dengan pengelolaan sampah mulai dari TPST akan mengurangi kuantitas sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan.

“Program kami, bagaimana bisa mengelola sampah sedekat mungkin dari sumbernya yang ada di desa-desa. Karena sampah itu sekarang tidak dipandang sebagai masalah melainkan merupakan sumber pendapatan. Kalau sampah itu dikelola menjadi kompos kan ada nilai ekonomisnya. Utamanya desa-desa yang sudah berkomitmen untuk melakukan kebersihan,” ujar Genep.

Genep yang dikonfirmasi awak media dari balik telepon selulernya pun tidak membantah bahwa ada desa yang tidak memiliki TPST namun mendapat bantuan mobil bak terbuka. Hal tersebut terkait dengan tidak aktifnya TPST di beberapa desa yang keberadaannya sudah ada sebelumnya. Namun,  munculnya dugaan kolusi dan nepotisme terhadap pemberian bantuan itu pun tetap dikomentari dingin.

Pasalnya, Genep menyebut desa yang tidak mendapatkan bantuan diharapkan tetap menjaga  kebersihan lingkungan dari sampah.

“Walaupun ada juga desa yang tidak memiliki TPST, tapi tetap diberikan karena  mereka melakukan upaya-upaya pengelolaan kebersihannya seperti pemungutan sampah plastik, dan rumah kompos,” paparnya.

Dengan pemberian bantuan tersebut, diharap mampu memotivasi setiap desa yang mendapatkannya agar semakin giat menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut menjawab sejumlah polemik yang muncul atas pemberian bantuan yang diakui tidak merata.

“Memang dalam jumlah ini kan kita tidak bisa berikan kepada semua. Bupati juga bilang nanti secara bertahap setiap tahun. Masalahnya hanya yang mana duluan dan yang mana belakangan mendapat bantuan. Pastinya memang ada yang tidak puas. Tapi mari kita tunggu secara bertahap,”imbuh Genep menegaskan.

Genep mengatakan, harga mobil bak terbuka tersebut dibeli dengan anggaran ABPD Buleleng seharga Rp129 juta per unit. Dan untuk pengadaan secara keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar. Genep pun menurutkan akan ada rencana pembelian kembali untuk tahun 2017 sejumlah 50 unit.adi dikonfirmasi melalui telewicara terkait keberadaan spanduk tersebut. Bahkan, Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Buleleng, dr putra Sedana, Sp OG alias dokter Capud, yang rumahnya disebelah selatan sekretariat DPC PDIP Buleleng pun turut tidak bisa dikonfirmasi terkait dengan peristiwa tersebut.adi

• TAGS:
• Buleleng