Resahkan PNS, Dewan Tolak Rencana Pemangkasan 1 Juta Pegawai

suaradewata

Denpasar, suaradewata.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan –RB), Yudi Chrisnandi, kembali mewacanakan hal yang nyeleneh. Kali ini, Menpan-RB merancang kebijakan pemangkasan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Wacana itu cukup mengkhawatirkan dan meresahkan PNS, tak terkecuali di lingkungan Pemprov Bali. Sebab jika wacana tersebut dijalankan, maka bukan hanya 1 juta PNS yang akan kehilangan pekerjaan. Keluarga dari seluruh PNS tersebut juga akan menanggung akibatnya. "Nanti kami tidak bisa berikan makan dan tidak bisa sekolahkan anak-anak," keluh salah seorang pegawai di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Kamis (2/6). Hanya saja apabila kebijakan ini tetap dijalankan, dirinya mengaku pasrah. "Mau bagaimana lagi. Yang terpenting saya diberi pesangon yang cukup dan bisa menghidupi keluarga dan melanjutkan sekolah anak-anak, itu tidak masalah," tandas PNS yang bertugas sebagai staf di Sekretariat DPRD Bali itu. Sejumlah pegawai lainnya, melontarkan hal yang hampir senada. Para pegawai ini mengaku sangat resah dengan wacana Menpan-RB tersebut. Namun demikian, ada juga yang menanggapinya biasa-biasa saja. Bahkan ada pula yang belum mendengar wacana ini. Menariknya Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, langsung menolak tegas kebijakan Menpan-RB. Politisi Partai Golkar asal Buleleng itu mengaku tidak setuju jika pemerintah memangkas 1 juta PNS. Sebab, kebijakan pemangkasan tersebut akan membawa dampak buruk pada kehidupan masyarakat, karena akan terjadi peningkatan angka pengangguran. "Saya sama sekali tidak setuju kebijakan itu, karena akan membawa dampak luas pada kehidupan ekonomi pegawai dan keluarganya,” ujar Sugawa Korry, yang dikonfirmasi secara terpisah. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta. Menurut dia, selama ini sudah banyak kebijakan yang dibuat Menpan-RB, akan tetapi tidak pernah dapat dilaksanakan. "Menteri satu ini sering membuat statement yang selalu dapat meresahkan masyarakat,” tandas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali itu. Sementara Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali Nyoman Suyasa, berpandangan, kebijakan Menpan-RB tersebut sangat ekstrim sehingga wajar meresahkan pegawai. "Saya tidak setuju dengan wacana pemangkasan PNS. Itu kebijakan yang tidak perlu dilaksanakan,” tegasnya. Politisi muda asal Karangasem itu pun meminta Menpan-RB agar memikirkan dampak dari pemangkasan PNS tersebut. Menpan-RB, kata dia, harus memikirkan keluarga dan anak-anak pegawai yang terkena dampak pemangkasan. Sebab selain terjadi peningkatan angka pengangguran, juga dikhawatirkan anak-anak pegawai tersebut akan putus sekolah, karena tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaannya. "Kebijakan yang perlu dilakukan sesungguhnya adalah melakukan moratorium dalam perekrutan PNS. Hal itu dilakukan sampai mencapai jumlah ideal di masing-masing provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," pungkas Suyasa. san

• TAGS:
• Denpasar
• Politik