KPU Buleleng Kurangi Pengajuan Anggaran Rp 1 Miliar

Buleleng, suaradewata.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng mengurangi budget anggaran mencapai Rp1 Miliar dari total anggaran Rp42,7 Miliar yang awalnya diajukan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana, yang kini hanya mengajukan Rp41,7 Miliar.

“Karena kemarin ada surat keputusan menteri yang menghapuskan honorarium untuk anggota KPU dan sewa gudang serta kelengkapan lain. Khususnya gudang yang awalnya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan dan kita anggarakan sewa, kini sudah difasilitasi dengan menggunakan bangunan milik Pemkab Buleleng. Sehingga kami susutkan dan ajukan sekitar Rp41,7 Miliar,” kata Suardana, Sabtu (30/4).

Menurut Suardana, informasi terkait dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan berlangsung hari Rabu (4/5). Dimana, lanjutnya, agenda tersebut ditentukan oleh pihak Pemkab Buleleng melaui Sekertaris Daerah (Sekda).

Suardana mengatakan, pihaknya difasilitasi sebuah gedung mili Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Buleleng yang kini tidak terpakai. Selain itu, letaknya pun berdampingan dengan Markas Kodim 1609/Buleleng sehingga akan mempengaruhi keamanan keberadaan kotak suara dan kertas suara.

Dikatakan, angka pemotongan yang menjadi revisi KPU senilai Rp1 Miliar tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan serta melewati seleksi anggaran yang mendasar pada regulasi.

Anggaran sejumlah Rp41,7 Miliar tersebut, lanjut Suardana, termasuk anggaran antisipasi jika pemungutan suara ulang harus dilakukan termasuk menghadapi gugat-ginugat ke ranah Mahkamah Konstitusi nanti.

Suardana menyebut, sejumlah dana yang sudah disepakati oleh pemerintah dan nantinya tertuang dalam NPHD pun termasuk anggaran pengamanan TNI dan Polri serta anggaran pengawasan yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk TNI mencapai jumlah Rp2,6 Miliar sedangkan Polri yakni Polres Buleleng dianggarkan dana mencapai Rp14 miliar. Nilai tersebut belum termasuk Bawaslu yang sudah sepakat dicairkan dalam satu periode anggaran tahun 2016 sebesar Rp13 Miliar.

Sekda Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, membenarkan penyelesaian anggaran yang nanti akan dikeluarkan dalam satu kali tahun anggaran. Sebelum penandatanganan NPHD nanti, pihaknya akan segera melakukan rapat dengan pihak Legislatif Buleleng di kantor DPRD sebelum penandatangan NPHD tersebut.

“Untuk KPU Buleleng, Polri dan TNI masuk ke Hibah Pilkada 2017 dan sudah final. Tinggal menunggu waktu Bupati Buleleng saja untuk agenda formalnya. Sedangkan konsep sudah disiapkan untuk nantinya disepakati,” papar Puspaka.

Pembahasan NPHD sebelumnya sempat sedikit alot terkait dengan pihak Pemkab Buleleng yang masih mempertimbangkan usulan dari KPU Buleleng untuk penganggaran dilakukan dalam sekali periode.

Pasalnya, Pemkab Buleleng meminta penganggaran dan pencairan dana Pilkada 2017 dilakukan dalam dua tahapan yakni anggaran tahun 2016 dan anggaran tahun 2017. Hal tersebut terkait tahapan Pilkada Buleleng yang berlangsung di dua tahun anggaran dan puncaknya nanti ketika pemilihan umum di tahun 2017.adi

• TAGS:
• Buleleng