Pemerintah Didesak Selesaikan Konflik GWK

Denpasar, suaradewata.com - Konflik antara pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan para pemilik toko di kawasan wisata tersebut, kembali pecah. Konflik dipicu kebijakan pengelola GWK, yang memblokir jalan masuk kawasan tersebut.

Agar konflik ini tak berkepanjangan, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Njoman Gede Suweta mendesak pemerintah untuk turun tangan. Ia meminta pemerintah, memediasi kedua belah pihak, sehingga konflik yang terjadi tidak justru mengganggu pariwisata.

Pemerintah, menurut dia, harus bisa menyelesaikan konflik antara PT Alam Sutera Realty (ASR) selaku pengelola kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan para pemilik toko di Plaza Amata. "Jika berlarut-larut konflik ini terjadi, pasti berpengaruh terhadap citra pariwisata Pulau Dewata," kata Suweta, di Denpasar, Minggu (14/6).

Untuk menyelesaikan konflik di GWK ini, menurut dia, maka yang harus dilakukan adalah kembali melihat konsep awal dibangunnya kawasan wisata monomental itu. "GWK itu dibangun dengan tujuan membangun ikon objek wisata baru," tegasnya.

Ia menambahkan, adanya konflik saat ini adalah dipicu oleh melencengnya pembangunan di kawasan tersebut. Sebab, ide awal sesungguhnya adalah membangun patung GWK.

Namun sudah belasan tahun, ternyata belum juga berdiri patung GWK seutuhnya. "Ini juga menjadi awal pemicu konflik. Ditambah lagi pemerintah menjual saham dan menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain (swasta)," ucapnya.

"Apalagi antara pengelola baru dengan yang lainnya tidak sinkron saat menerima isi perjanjiannya dengan pihak pengelola lama. Maka terjadilah konflik seperti yang terjadi antara pengelola dengan Plaza Amarta," tandas mantan Wakapolda Bali itu.

Karena itu, ia meminta pemerintah agar melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi itu supaya menyelesaikan masalah itu secara tuntas.

"Jangan hanya damai-damai di permukaan saja, terus ke depannya ada konflik lagi. Hanya pemerintahlah yang bisa membuat kebijakan dan keputusan. Kalau masih tetap saja dari pengelola ngotot tidak mau berdamai, maka pemerintah harus bisa mencari pengelola baru yang mampu berdamai di Bali," ujar Suweta.

Suweta juga menceritakan sewaktu masih menjabat Wakapolda Bali, mendapat pengaduan dari GWK sekitar 14 laporan. Tetapi pihaknya menyarankan semuanya berdamai. Saat itu, semua mencabut laporannya.

"Waktu itu semua laporannya saya bekukan, dan saya menyarankan yang berkonflik agar berdamai. Waktu itu semua menuruti saran dan mau berdamai. Mengapa justru dengan adanya pengelola baru sekarang kembali mencuat konflik? Inilah tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan," pungkas Suweta. san

• TAGS: