Dewan Minta Program Simantri Dievaluasi

Denpasar, suaradewata.com - Pelaksanaan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), mendapat perhatian serius kalangan DPRD Provinsi Bali. Bahkan, lembaga dewan merekomendasikan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, agar melakukan evaluasi terhadap program ini.

Evaluasi terutama soal rekrutmen kelompok penerima program Simantri dan teknologi yang digunakan. Di samping itu, juga dievaluasi terkait lokasi penempatan program, ketersediaan air, pola pengawasan dan pendampingan, sarana dan prasarana, listrik, aspek biogas dan biourine.

"Jadi kami rekomendasikan agar program itu harus dievaluasi," kata Ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 DPRD Provinsi Bali, Wayan Disel Astawa, dalam sidang paripurna istimewa, di Denpasar, Kamis (30/4).

Dikatakan, berdasarkan evaluasi atas hal-hal tersebut, Gubernur Mangku Pastika dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Hanya dengan begitu, program yang telah digulirkan sejak 2009 itu dapat lebih jelas pelaksanaan serta manfaatnya bagi masyarakat.

"Untuk tahun 2015 yang sudah dianggarkan sebanyak 50 unit atau kelompok, harus dipastikan lebih selektif lagi dalam verifikasi dan proses realisasi atau pencairan program bantuannya," tegas Disel Astawa.

Jika dalam verifikasi ternyata tidak memenuhi syarat, politisi PDIP asal Badung itu meminta agar program itu jangan dipaksakan. "Jika ternyata tidak memenuhi persyaratan, seperti anggota kelompok harus benar-benar petani dan pasti tersedia air di lokasi, supaya jangan dipaksakan realisasinya," ucapnya.

Hal ini dinilai Disel penting, untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul seperti saat ini. "Kita ingin program ini benar-benar bermanfaat," tandas Disel.

Sementara Wakil Gubernur BaIi Ketut Sudikerta, usai sidang paripurna istimewa menyatakan, pihaknya sangat menghargai rekomendasi dewan untuk mengevaluasi Simantri. "Simantri itu program pro rakyat yang sangat dibutuhkan oleh para petani di pedesaan dan sangat didambakan," tuturnya.

Menurut dia, verifikasi terhadap penerima program Simantri haruslah mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. "Jangan berdasarkan atas kedekatan, kekerabatan, kepentingan politik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kita karena tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan evaluasi program Simantri, demikian Sudikerta, hendaknya dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti permasalahan lokasi hingga ketersediaan sarana-prasarana pendukung program.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 502 unit Simantri di seluruh Bali. Setiap kelompok Simantri awalnya menerima dana bantuan program Rp200 juta, dan dua tahun terakhir dinaikkan menjadi Rp225 juta. san

• TAGS: