Rakyat Papua Menyambut Kedatangan Jokowi

Opini, suaradewata.com- Masih segar di ingatan kita tentang upaya tokoh Papua Merdeka, Benny Wenda di London  membangun opini publik guna meminta masyarakat Papua untuk memboikat pemilu 2014 serta berbagai upaya lainnya dari segelintir elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam United Liberation Movement for West papua (ULMWP) yang terus gencar mempropagandakan keinginannya untuk memerdekakan Papua dengan terus berupaya melalui manuver-manuvernya guna dapat menginternasionalkan masalah Papuadengan cara-cara yang justru kontraproduktif bagi kepentingan rakyat Papua itu sendiri yang sedang giat membangun daerahnya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2014 di Papua masih sangat tinggi. Partisipasi politik diartikan sebagai tindakan sah menurut hukum yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan pemimpin yang terpilih. Berkontribusi pada pemilu berarti berpartisipasi politik. Partisipasi politik juga menekankan fungsi hak warga untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi pembangunan di wilayah tempat hidupnya, juga untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang selama ini termarjinalkan.

Melihat tingginya angka partisipasi politik masyarakat papua dalam pemilu 2014 dapat digambarkan bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat masih menginginkan untuk berada atau menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini pun dapat diartikan bahwa Gerakan Separatisme pada dasarnya tidak sejalan dengan keinginan masyarakat Papua dan Papua Barat yang sebenarnya. Masyarakat di Papua pada dasarnya masih ingin bergabung dengan Indonesia, tetapi karena ada intimidasi dari orang-orang yang tergabung dalam gerakan separatisme menyebabkan masyarakat menjadi takut dan khawatir dengan keselamatan dirinya termasuk keselamatan keluarganya.

Hal yang harus dipahami oleh khalayak ramai bahwa Bumi Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Untuk itu, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tujuan utama Indonesia yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pun berarti bahwa tindakan gerakan separatisme sudah tidak relevan lagi dan hanya membuang-buang waktu. Lebih baik segala pemikiran dan ide-ide kreatif dicurahkan untuk pembangunan yang lebih baik di Bumi Papua.

Rakyat Indonesia di Papua tentu masih ingat dengan kunjungan Presiden Jokowi saat masa kampanye dahulu. Presiden Jokowi telah berjanji akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Papua. Saat kampanye terbuka di lapangan Papua Trade Center (PTC), Lapangan Entrop, Abepura, Jayapura, Sabtu (5/4/2014). Jokowi mengatakan, kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua adalah salah satu sumber ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Tanah Air. Hal akan teratasi dengan menghubungkan Papua ke pulau-pulau yang lain di Indonesia. Berdasarkan agenda kerja yang telah direncanakan bahwa dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan kembali berkunjung ke Papua. Kehadiran Presiden Jokowi kali ini tentu menjadi momentum yang sangat baik. Mometum dalam rangka menagih janji Presiden ke 7 RI tersebut dan sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun Papua.

Namun demikian, kiranya perhatian tersebut tidak hanya berpaku pada Pemerintahan Jokowi-JK semata. Masyarakat Papua juga memiliki andil yang cukup besar dalam merancang, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Rakyat Indonesia di Papua tidak dapat serta merta mengandalkan pemerintah untuk merubah nasibnya sendiri. Para tokoh yang ada harus mengambil peran secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga yang memahami dan mengerti kebutuhan daerahnya tentu adalah putra daerah itu sendiri.

Terkait hal tersebut, kiranya hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Papua saat ini adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan perangkat untuk menatap wajah papua yang lebih baik. Karena sekarang sudah bukannya waktu untuk membahas konflik. Konflik justru hanya akan membbuat masyarakat menderita dan sengsara.

Untuk itu, tindakan yang dapat dilakukan oleh para penggerak perubahan Papua saat ini adalah dengan membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mampu membantu percepatan pembangunan di Papua, organisasi yang menjadi mitra pemerintah. Salah satunya adalah LSM. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, dan menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri.

Dalam rangka ini, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik. Melalui peran serta seluruh stakeholder yang ada, diharapkan kesejahteraan masyarakat di bumi Papua dapat segera terwujud.

Untuk itu, rakyat Indonesia di Papua harus percaya sepenuhnya terhadap kabinet kerja Jokowi, bahwa pemerintahan saat ini akan berhasil mensejahterakan masyarakatnya, baik sejahtera secara ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagai upaya memudahkan pemerintahan Jokowi-JK dalam mempercepat pembangunan di Papua. Masyarakat di Papua hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh upaya oknum tidak bertanggung jawab yang menghendaki kehancuran Indonesia di tanah Papua. Akan tetapi sebaliknya, masyarakat Indonesia di tanah Papua harus mampu memanfaatkan momentum keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam program percepatan kesejahteraan rakyat sebagai tonggak perubahan. Perubahan kearah kemajuan pembangunan yang sesuai kultur dan indentitas papua. Dan Semoga kehadiran Presiden Jokowi ke Papua kali ini membawa kabar baik bagi seluruh rakyat Indonesia di Papua. 

Markus Heram,Penulis adalah Mahasiswa Papua aktif pada Kajian Kesejahteraan Nusantara Berdaulat.

• TAGS: