8 Pos Dipangkas, BKK Senilai Rp 9 Miliar Dicoret

Bangli, suaradewata.com – Sedikitnya sebanyak sembilan (9) pos anggaran APBD Bangli tahun 2016 dipangkas dan bahkan dicoret saat verifikasi dilakukan Gubernur Bali. Bahkan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 9 miliar lebih juga dicoret. Sesuai verifikasi tersebut, BKK tersebut diminta dialihkan untuk anggaran kesehatan dan pendidikan yang dinilai masih minim. Hal ini diakui langsung oleh Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata saat dikonfirmasi, Selasa (29/12/2015).

Dijelaskan, sesuai verifikasi Gubernur Bali terhadap APBD Bangli tahun 2016 terdapat 9 item pos anggaran yang diverifikasi diantaranya BKK senilai Rp 9 miliar lebih agar ditiadakan. Selain itu, pos anggaran yang diverifikasi Gubernur, yakni anggaran perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri di sejumlah SKPD, anggaran pembelian pakaian olah raga, endek, batik di sejumlah SKPD  agar dirasionalisasi alias dikurangi.  “Pos anggaran yang terkena verifikasi nantinya akan dialihkan untuk dunia pendidikan dan kesehatan,”jelas Kutha Parwata.

Tindak lanjut dari itu,  badan angaran (Banggar)eksekutif dan legislatif telah menggelar rapat untuk menindak lanjuti temuan itu. Dikatakan, sesuai hasil rapat 9 aitem mata anggaran yang kena verfikasi ini telah ditindak lanjuti. “Semuanya telah ditindak lanjuti, kini tinggal membawa hasil perbaikan tersebut ke Pemprov Bali,”jelasnya. Diakui, minimnya anggaran pendidikan dan kesehatan akibat mis komunikasi. Sebab, anggaran pendidikan di Bangli telah mencapai 31 persen, sementara ketentuan adalah 20 persen.

Sedangkan untuk anggaran kesehatan, Kutha Parwata mengakui, kalau tahun 2016 anggaran kesehatan masih kurang dari 10 persen. Dimana dalam APBD 2016 anggaran kesehatan hanya terpasang Rp 83.082.490.450, atau baru mencapai 7,3 persen. “Sesuai hasil rapat tadi semuanya telah tuntas, sejumlah mata anggaran sesuai hasil verifikasi bakal dialihkan ke anggaran kesehatan dan sebagian untuk kegiatan lainnya,” ungkap Mantan Ketua DPC PDIP Bangli ini.

Sementara saat disinggung dana bantuan sosial (bansos) dan  dana hibah, jelas pria asal Desa Bangbang ini, karena belum adanya penyamaan persepsi soal UU no 23 Tahun 2014, maka pihaknya bersama eksekutif sepakat tidak menganggarkan bansos dan dana hibah, agar tidak menjadi polemic. “Dengan tuntasnya APBD Induk 2016, kita minta eksekutif segera membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) dan kita targetkan APBD 2016 bisa  dilaksanakan awal Pebruai mendatang,” pungkasnya.ard

• TAGS: