Ada Rekrutmen Tenaga Kerja Berbau SARA

Denpasar, suaradewata.com - Beberapa waktu terakhir, ada upaya untuk menyingkirkan pekerja Hindu di Bali. Ini terbukti ketika beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta, melakukan praktik diskriminatif berbau suku, agama, ras dan golongan (SARA) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Praktik rekrutmen tenaga kerja yang kental aroma rasis ini, salah satunya sebagaimana dilakukan ACS Bandara Internasional Ngurah Rai. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan makanan untuk penumpang pesawat itu, membuka lowongan pekerjaan untuk cleaning service namun menutup peluang calon tenaga kerja beragama Hindu.

Hal ini menimbulkan reaksi keras berbagai elemen masyarakat di Bali. Bahkan berbagai kelompok masyarakat Bali yang tergabung dalam aliansi Elemen Masyarakat Bali (EMB), menggelar aksi demonstrasi ke DPRD Provinsi Bali dan Bandara Internasional Ngurah Rai, Selasa (28/7). Aliansi EMB terdiri dari Perguruan Tenaga Dalam Sandi Murti, Cakra Wayu, Sekehe Citarum dan Gasos Bali.

Dalam aksinya ke Gedung DPRD Bali, aliansi EMB dipimpin Putu Dana. Sementara massa lainnya dari aliansi yang sama, menggelar aksi di Bandara Internasional Ngurah Rai dipimpin oleh Ketua Gasos Bali Lanang Sudira.

Di DPRD Bali belasan perwakilan EMB diterima dan berdialog dengan anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardana. Dalam dialog ini, Koordinator Aksi Putu Dana, meminta Pemprov dan DPRD Bali untuk menyikapi serius persoalan perekrutan tenaga kerja yang meminggirkan pekerja Hindu tersebut.

Bahkan Pemprov dan DPRD Bali didesak untuk segera membentuk tim dan turun langsung ke lapangan guna mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja Hindu yang direkrut perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Prioritas pengecekan juga dilakukan di Bandara Internasional Ngurah Rai.

Dana juga meminta, agar jangan sampai isu ini menjadi isu SARA, yang diboncengi kepentingan oknum tertentu. "Kami tidak akan tinggal diam mengenai hal ini. Diskriminasi itu tolong dihapuskan, sehingga isu SARA ini tidak meluas di masyarakat," ujar Dana.

Sementara Sekjend Cakra Wayu, Nyoman Suarta, mengungkapkan persentase tenaga kerja yang bergama Hindu di perusahaan BUMN jumlahnya semakin berkurang. Ini diperparah dengan adanya informasi perekrutan tenaga kerja untuk non-Hindu di ACS. Hal ini telah menegaskan, bahwa ada upaya meminggirkan tenaga kerja lokal Bali dari peluang kerja yang tersedia.

Ia pun sangat menyesalkan perusahaan yang mengeluarkan kebijakan berbau SARA tersebut. "Karena itu, aspirasi kami ini untuk meredam isu SARA. Kami merasa dianaktirikan di tanah kami sendiri. Banyak sekali lowongan yang dipostingkan di media sosial, tetapi hanya untuk pekerja non-Hindu," ujar Suarta.

Pada kesempatan yang sama anggota Cakra Wayu IB Adnyana, menambahkan, fenomena yang mencantumkan syarat non-Hindu bagi calon tenaga kerja, memang sering terjadi. Kapitalis, menurut dia, masuk secara tidak langsung melalui regulasi.
"Daya tarik wisata di Bali adalah kebudayaan dan pelaku pariwisata adalah orang Bali. Daya tarik utama dari Bali adalah budaya yang menjadi tumpuan Bali. Kejadian seperti sekarang, justru orang Bali yang disingkirkan. Sengaja dibangun sebuah wacana, bahwa orang Bali banyak libur sehingga ada diskriminasi terhadap rekrutmen tenaga kerja," ucapnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Adhi Ardhana menyambutnya baik. Terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja ini, politisi PDIP asal Denpasar itu mengatakan akan segera menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. "Kami akan menghubungi Dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti aspirasi ini," tegas Ardana.

Informasi rekrutmen tenaga kerja berbau SARA ini, berawal dari lowongan cleaning service yang diposting pemilik akun facebook Ade Wijaya, ke group Lowongan Kerja Bali. Posting tersebut berisi: "Dibutuhkan tenaga cleaning service sebanyak-banyaknya non Hindu buat di area bandara khusus buat di ACS dan penerimaan karyawan paling lambat tanggal 17.07.2015. Syarat: 1. Foto Copy KTP, 2.Ijazah terakhir". san

• TAGS: