Pembangunan Pembangkit Listrik dan Kilang Minyak Dorong Swasembada Energi

Swasembada Energi

Oleh: Maskawi Syaifuddin *)

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah menuju swasembada energi melalui pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi sekaligus mendukung visi pembangunan jangka panjang. Untuk mewujudkannya, pemerintah menggandeng sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini memungkinkan proyek-proyek energi berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran negara. Dengan strategi tersebut, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan energi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkokoh posisinya sebagai negara yang mandiri di bidang energi.

Salah satu fokus utama dalam upaya ini adalah pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bendungan yang dibangun selama ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan air bagi irigasi atau kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, yakni pembangunan juga harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Optimalisasi bendungan untuk PLTA dianggap sebagai langkah strategis guna mendukung swasembada energi, sejalan dengan visi kebijakan nasional yang menekankan inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan energi air ini juga mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat Indonesia memiliki banyak sungai dan wilayah berpotensi tinggi untuk PLTA.

Dalam rangka mempercepat pengembangan PLTA, pemerintah menerapkan skema KPBU pada sejumlah bendungan yang telah ada. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa terdapat tiga bendungan dalam proses KPBU, yakni Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Bendungan Bintang Bano di Nusa Tenggara Barat, dan Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat. Ketiga bendungan ini memiliki kapasitas menghasilkan listrik hingga puluhan megawatt, menjadikannya aset penting dalam mendukung pasokan energi nasional. Lebih jauh lagi, dari 61 bendungan yang telah dibangun pada periode 2015-2024, sebanyak 43 di antaranya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi PLTA. Sebanyak 35 bendungan bahkan telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa integrasi pembangunan bendungan dan PLTA dalam satu skema KPBU akan meningkatkan efisiensi. Dengan menggabungkan fungsi irigasi, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik dalam satu paket proyek, nilai keekonomian menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha swasta. Pendekatan ini juga memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan infrastruktur energi, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Selain itu, model ini mendukung pemerataan pembangunan energi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok negeri.

Di sisi lain, pengembangan kilang minyak menjadi pilar penting lainnya dalam strategi swasembada energi. PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan energi milik negara, memegang peran sentral dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan kilang hijau, produksi biofuel, dan pembangunan jaringan gas, yang semuanya dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Tujuh PSN yang dijalankan Pertamina terdiri dari dua proyek baru dan lima proyek lanjutan. Proyek baru meliputi Biorefinery Sumatera di Riau dan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit VI Balongan di Jawa Timur. Sementara itu, proyek lanjutan mencakup ekspansi Kilang Minyak Tuban di Jawa Timur, pengembangan biofuel berbasis metanol dan etanol di Bojonegoro, RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah, Biorefinery Cilacap, serta pembangunan jaringan gas perkotaan di kota-kota besar seperti Batam, Palembang, dan Jakarta. Keberagaman proyek ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga penyediaan infrastruktur distribusi.

Pembangunan jaringan gas perkotaan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029, mengingat ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang merata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih yang lebih terjangkau dan efisien, sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil konvensional yang mahal dan kurang ramah lingkungan. Dengan jaringan gas yang lebih luas, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem energi yang inklusif, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi antara pembangunan pembangkit listrik dan kilang minyak, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai kemandirian energi. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU memungkinkan percepatan pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Pendekatan ini juga mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang matang dan terintegrasi, Indonesia semakin optimistis menuju masa depan energi yang mandiri, kompetitif, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute

• TAGS:
• Opini