Program Ekonomi Biru Raih Dukungan Mancanegara

Ekonomi Biru

Oleh: Gavin Asadit *)

Program Ekonomi Biru Indonesia telah mendapatkan perhatian dan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan ekosistem laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan yang tetap menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam.

Dukungan terhadap program ini semakin nyata dengan penghargaan yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara Bali Ocean Days (BOD) 2nd Conferences and Showcase. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam mewujudkan ekonomi biru melalui program unggulan TNI AD, seperti Program Manunggal Air, Program Ketahanan Pangan, dan program pelestarian lingkungan Bersatu Dengan Alam. Program Manunggal Air sendiri telah membangun lebih dari 3.200 titik sumber air yang bermanfaat bagi lebih dari 1,2 juta orang di berbagai daerah. Upaya ini membuktikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pertahanan, sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ekonomi biru.

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rahmat Mulianda mengemukakan, pemerintah telah menyusun peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023-2045. Sasaran utama capaian adalah luas kawasan konservasi perairan mencapai 30 persen atau 9,75 juta hektar (ha) pada 2045. Selain itu, peningkatan kontribusi produk domestik bruto (PDB) kemaritiman sebesar 15 persen dan lapangan kerja kemaritiman 12 persen.

Selain dari dalam negeri, dukungan internasional juga terus mengalir untuk memperkuat implementasi ekonomi biru di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) baru-baru ini menyetujui pinjaman sebesar $500 juta untuk membantu Indonesia dalam upaya transisi energi. Meskipun fokus utama pinjaman ini adalah transisi energi, langkah ini menunjukkan adanya komitmen internasional dalam membantu Indonesia mencapai target emisi karbon nol bersih pada tahun 2060, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Dukungan ini menjadi salah satu indikator bahwa dunia internasional semakin menaruh perhatian pada keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga terus berupaya menjalankan program ekonomi biru meskipun menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran. Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah mengatakan pihaknya terus mendorong KKP untuk tetap optimis dan kreatif dalam melaksanakan program ini. Beliau juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil serta meningkatkan daya saing sektor pariwisata kelautan Indonesia. Dukungan dari para legislator ini menjadi motivasi tambahan bagi KKP untuk terus mengembangkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Pada tingkat internasional, KKP juga telah membawa program ekonomi biru ke sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-36. Dalam pertemuan tersebut, KKP memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan, salah satunya melalui sistem penangkapan ikan terukur. Selain itu, program "Bulan Cinta Laut" yang digagas KKP juga menjadi sorotan, mengingat program ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan sampah laut yang kian meningkat. Kehadiran Indonesia dalam forum internasional semacam ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dan berbagi praktik terbaik dengan negara lain.

Berbagai inisiatif lain juga turut mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Program Blue Finance Accelerator, misalnya, dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan startup dan UKM di sektor ekonomi biru. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendukung proyek-proyek ekonomi biru melalui kemitraan publik-swasta. Selain itu, Kedutaan Besar AS di Indonesia dan Singapura meluncurkan lokakarya regional YSEALI pertama tentang ekonomi biru. Program inovatif ini dirancang untuk memberdayakan para pemimpin muda dari negara-negara ASEAN dan Timor-Leste dalam menghadapi tantangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini sangat penting dalam mempercepat implementasi program ekonomi biru di tingkat regional dan global.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan lokakarya Ekonomi Biru YSEALI adalah bagian dari komitmen pemerintah AS untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di seluruh Asia Tenggara. Dengan memberdayakan para pemimpin muda, kita berinvestasi dalam masa depan sumber daya laut bersama, mendorong kerjasama regional, dan mendorong solusi inovatif untuk tantangan yang dihadapi laut.

Secara keseluruhan, program ekonomi biru di Indonesia telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, akademisi, komunitas pesisir, dan organisasi lingkungan yang terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian laut Indonesia demi masa depan yang lebih baik.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

• TAGS:
• Opini