Bubar, Setahun Uang Paguyuban Suka - Duka Bangli Era Baru Terkumpul Rp 1,2 Miliar

Pj. Sekda Bangli, I Made Ari Pulasari. SD/Ist

Bangli, suaradewata.com- Pemanggilan sejumlah pejabat Pemkab Bangli oleh Kejati Bali, Kamis (27/2) lalu, diduga terkait adanya kisruh yang terjadi dalam peguyuban atau organisasi lintas pejabat khusus eselon II dan sekretaris di Kabupaten Bangli. Karenanya, grup pejabat yang diberi nama Suka Duka Pasemetonan Bangli Era Baru yang terbentuk pada bulan Oktober 2022 tersebut, telah dibubarkan Desember 2024 lalu. Hanya saja,  pasca pemeriksaan yang dilakukan Kejati Bali kepada sejumlah pejabat itu telah menimbulkan citra negatif bagi Pemkab Bangli.  Meskipun kisruh yang berujung adanya pelaporan dugaan pemerasan dan pemotongan gaji tersebut, dipastikan tak bersinggungan dengan APBD maupun pemerintah daerah. 

Pj. Sekda Bangli Made Ari Pulasari, Jumat (28/2/2025) kembali menegaskan grup atau organisasi tersebut awalnya dibentuk atas kesepakatan bersama di tingkat eselon II dan sekretaris yang ada di Pemkab Bangli. Selain mereka yang ikut menjadi anggota adalah para kepala bidang, kepala bagian dan camat se-Bangli. Total anggota mencapai 71 orang termasuk Sekda Bangli. "Jadi organisasi ini terbentuk atas dasar kepedulian antar selevel kami. Misalnya ketika ada rekan kadis yang sakit, kedukaan termasuk pula kalau ada nikahan (undangan),"jelasnya.

Organisasi ini pun berjalan dua tahun dengan struktur yang jelas dengan adanya AD-ART. Dimana I Dewa Bagus Riana Putra yang menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, ditunjuk sebagai Ketua Organisasi tersebut. Besaran urunan iuran tiap anggota sebesar Rp 1.500.000. Artinya dalam setahun uang yang terkumpul mencapai Rp 1,2 miliar lebih. Uang yang disetor ke bagian bendahara organisasi itu adalah dari penghasilan pejabat setelah diterima. "Jadi tidak ada pemotongan dari gaji langsung. Gaji atau penghasilan itu sudah kita terima lebih dulu. Barulah kami setorkan ke bendahara organisasi, secara tunai,"beber mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Bangli ini.

Ari Pulasari menekankan, iuran tersebut sifatnya sukarela, meskipun besarannya dipatok. Terbukti ada beberapa anggota yang terkadang tidak setor dalam setiap bulannya, tak ada dipaksakan. Uang itu juga dipergunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Misalnya ketika ada even konser atau nonton bareng di Alun-alun Bangli. "Ya bisa juga dikatakan sebagai dana talangan. Kalau ada tamu dari luar Bangli untuk konsumsi misalnya makan direstoran dari sana dipakai anggarannya, bukan menggunakan APBD,"katanya.

Jika dalam satu tahun iuran urunan tersebut masih sisa, maka dibagi kembali kepada anggota. Anggota yang rutin setor mendapat besaran yang berbeda dibandingkan yang jarang. Pun saat dibubarkan akhir 2024 lalu, uangnya pun sudah dikembalikan kembali ke masing-masing anggota. 

Terkait pemeriksaan di Kejati Bali tersebut, pejabat asal Penatahan, Susut ini mengaku diduga berawal adanya laporan. Hanya saja,  entah siapa yang melaporkan,  tidak diketahui secara pasti. Namun diduga ada LSM atau dari oknum anggota organisasi sendiri yang merasa keberatan akan iuran itu namun tidak berani berucap secara langsung. Yang jelas, pihaknya sudah memenuhi pemeriksaan sebagaimana undangan dari Kejati Bali. 

Ada enam pejabat setingkat kadis yang diperiksa yakni, Kepala BKPAD, Kadis Kesehatan, Kadis UMKM dan Tenaga Kerja, Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bangli. "Saya tidak dipanggil, tapi turut ikut mendampingi ke Kejati saat teman-teman memberikan keterangan. Penjelasan baik lisan maupun dokumen sudah kami sampaikan. Dan itu kemarin sudah dianggap selesai tidak ada pemeriksaan lanjutan," ucapnya meyakinkan.ard/adn

• TAGS:
• DugaanPemerasan
• Iuran
• Sukarela