Pemerintah Tingkatkan Pemerataan Fasilitas Dalam Program Kesehatan Gratis

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Nasional

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh penjuru wilayah, pemerintah meluncurkan program percepatan pemerataan fasilitas kesehatan gratis. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis, mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan pemerintah daerah (pemda) mendukung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang merayakan hari ulang tahun. Program PKG bertujuan menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memaksimalkan potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia. 

Menurut Tito, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu fokus utama dalam program Asta Cita yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Mendagri menegaskan pentingnya peran aktif dari Pemda.

“Program PKG tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemda perlu turut bergerak aktif mendukung program ini,” ujar Tito. Sebagai langkah konkret, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang mengatur berbagai bentuk dukungan yang perlu dilakukan oleh kepala daerah.

Tito menambahkan bahwa surat edaran ini akan menjadi panduan bagi daerah dalam menyusun kegiatan, program, serta anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, peran aktif dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menjadi krusial dalam pelaksanaan teknis program ini.

Untuk memastikan kesiapan, Tito meminta kepala daerah segera menggelar rapat khusus guna menindaklanjuti program tersebut. 

“Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan, tetapi juga memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat berdasarkan peta kesehatan masyarakat,” jelas Tito.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa program PKG memiliki skala yang besar karena menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Ia menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk menjamin keberhasilan program tersebut.
“Program ini dapat mendeteksi penyakit secara dini dan bahkan mencegahnya. Dengan begitu, pengobatan atau penanganan bisa segera dilakukan,” kata Budi. Ia juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hasil pemeriksaan yang kurang baik, karena langkah pencegahan dan pengobatan, termasuk obat-obatan, dapat diakses secara gratis melalui Puskesmas.

Secara teknis, PKG akan dilaksanakan di Puskesmas dan klinik bagi masyarakat berusia 5 tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas. Untuk anak sekolah usia 6 hingga 18 tahun, pemeriksaan akan dilakukan langsung oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program inovatif ini direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Februari 2025.

Dengan program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan gratis. Pemerintah optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan membawa perubahan besar dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
(*)

• TAGS:
• Sosbud